Tempat Tinggal Terancam Digusur, Warga Lapak Priuk Geruduk Kantor DPRD Kota Cilegon

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA CILEGON - Warga Lingkungan Lapak Priuk, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Cilegon.

Aksi yang digelar pada Kamis (7/11/2024) itu, diwarnai tangis dari emak-emak yang ikut menyuarakan aspirasi.

Para warga meminta perlindungan kepada Pemerintah Kota Cilegon untuk diberikan kesempatan tinggal di lingkungannya.

Baca juga: Kejari Wanti-wanti ASN Pemkot Cilegon untuk Tidak Korupsi dan Bersikap Netral di Pilkada 2024

Meskipun diketahui, tempat tinggal yang mereka tempati saat ini merupakan lahan milik orang lain.

Namun mereka menuntut agar bisa diberikan kesempatan tinggal, hingga si pemilik lahan secara resmi dan sah meminta untuk mengosongkan tempat tinggal mereka.

Kuasa Hukum Warga sekaligus Korlap Aksi, Muhammad Ridwan mengatakan aksi itu merupakan aksi damai yang dilakukan oleh warga Lingkungan Lapak Priuk.

"Warga Lingkungan Lapak Priuk ini sebenarnya hanya menuntut hak saja, mempertahankan hak untuk menempati tempat tinggal di lahan itu sebelum ada keputusan atau inkrah dari Pengadilan Negeri Serang," ungkapnya.

Ridwan menyebut aksi itu dilakukan oleh warga, lantaran warga merasa telah tinggal di lingkungan tersebut lebih dari 20 tahun.

Namun sejak dua tahun terakhir, kata dia, timbul reaksi dari masyarakat setelah adanya pemagaran yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai utusan dari pemilik lahan.

"Ini oknum yah, bukan pemilik lahan. Kalau dari pemilik lahan, warga sepakat akan segera meninggalkan jika memang pemilik lahan secara sah bisa menunjukkan bukti kepemilikannya," ungkapnya.

Sebab menurutnya, pemagaran yang dilakukan bukan oleh sosok pemilik lahan, melainkan oknum pengusaha.

Dalam persoalannya, warga yang tinggal di lokasi tersebut diminta untuk mengosongkan lahan atas perintah dari si pemilik lahan.

Namun sampai saat ini, menurut warga, pemagaran dan permintaan mengosongkan lahan di lokasi itu dilakukan oleh oknum.

Jadi diakibatkan pemagaran dan pengosongan lahan secara sepihak oleh oknum pengusaha.

Warga setempat yang hampir mayoritas bekerja sebagai pemulung, meminta kesempatan tinggal di lokasi tersebut.

Sampai ada surat permintaan pengosongan lahan asli dari pihak pemilik lahan melalui keputusan dari pengadilan.

Selain itu, dalam aksi itu juga mereka meminta bantuan hukum kepada pemerintah atas adanya tiga warga setempat yang dijerat hukum.

"Kita meminta bantuan pemerintah Kota Cilegon siapapun yang punya akses ke Polda Banten, karena tiga warga kita dipenjara dampak dari kejadian satu tahun lalu," jelasnya.

Di mana dalam kasusnya, kata dia, saat itu ada pemagaran secara sepihak oleh oknum.

Saat itu tiga warga yang dijerat hukum tersebut, dengan spontan mendorong pagar sehingga roboh. 

"Dari aksi itu mengakibatkan tiga warga terjerat hukum dan kini ditahan di rutan Polda," jelasnya.

Melalui aksi ini, Ridwan mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih karena telah difasilitasi oleh Komisi I DPRD Kota Cilegon.

"Tadi diketuai oleh pak Hafidz, beliau mengatakan akan secara cepat memfasilitasi menemukan pihak terkait untuk berdiskusi secara baik dan adil, kemudian komisi I juga menjamin tidak akan ada pemagaran di sana supaya suasana kondusif," tandasnya.