Sudah Minta Maaf ke Pedagang Es Usai Mengolok "Goblok", Tagar Pecat Miftah Terus Menggema di Medsos

TRIBUNBANTEN.COM - Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman, alias Gus Miftah, Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, mendapat kritik keras dari masyarakat luas, usai videonya yang mengolok-olok pedagang es teh di sebuah pengajian, viral di media sosial (Medsos).

Netizen menilai, apa yang dilakukan Miftah sangat tidak mencerminkan perilaku seorang tokoh agama. 

Apalagi saat ini dia dipercaya menjadi salah satu staf Presiden Prabowo di bidang keagamaan. 

Baca juga: Gus Miftah Mengolok Pedagang Es di Pengajian, Bertentangan dengan Tugasnya Sebagai Utusan Presiden

Akibatnya, banyak warganet yang mendesak Prabowo untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden.

Bahkan, Tagar #PecatMiftah terus menggema di Medsos.

"Eggak ada pantas-pantasnya manusia yang merendahkan martabat kemanusiaan yang lain, dititipi kekuasaan tertinggi buat ngurusi isu toleransi, digaji mahal pakai APBN, menghinakan rakyat yang menggaji. Ora nduwe isin! PECAT" tulis Kalis Mardiasih, seorang aktivis perempuan dan penulis buku, di media sosialnya.

Ucapan Gus Miftah Melukai Pedagang Kecil

Pendakwah Gus Mitfah saat ini tengah menjadi sorotan, gara-gara video viral dirinya dianggap mengolok-olok seorang penjual minuman, dalam sebuah acara pengajian. 

Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri menilai ucapan tersebut tidak hanya melukai perasaan pedagang kecil. 

Tetapi juga tidak mencerminkan sikap seorang tokoh agama yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden, Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. 

"Sebagai figur publik sekaligus pejabat yang seharusnya menjadi teladan, ucapan seperti itu sungguh disayangkan," ujar Mansuri dalam keterangannya, Rabu (4/12/2024). 

"Pedagang kaki lima adalah kelompok yang bekerja keras demi menghidupi keluarga mereka," lanjufnya. 

Menurut Mansuri, pernyataan Gus Miftah berpotensi merusak citra kepemimpinan dan merugikan kelompok masyarakat kecil, yang selama ini membutuhkan perlindungan dan dukungan.