Lebak Berstatus Tanggap Darurat Bencana, DPRD Minta Pemprov Banten Segera Merespon Cepat

TRIBUNBANTEN.COM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor mulai 2-15 Desember 2024.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lebak, Ujang Giri meminta pemerintah Provinsi Banten, untuk segera merespon status tanggap darurat bencana tersebut.

"Artinya, setelah ditetapkannya status tanggap darurat ini, maka tindakan yang dilakukan nantinya akan secara komprehensif," katanya, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (5/12/24). 

"Mulai dari mitigasi bencana, penanganan, evaluasi dan juga didalamnya ada perhitungan terkait kerugian-kerugian yang timbul akibat bencana alam," sambungnya. 

Baca juga: Hasil Real Count Pilkada Lebak 2024: Hasbi Jayabaya-Amir Hamzah Unggul

Menurut Ugi, penetapan status tanggap darurat bencana juga bertujuan untuk mempercepat penanganan bencana yang terjadi. 

"Mulai dari mitigasi bencana, penanganan korban, penyaluran bantuan, evaluasi dan juga didalamnya ada perhitungan terkait kerugian-kerugian yang timbul akibat bencana alam," ujarnya. 

Bahkan, lanjut Ugi, mobilisasi personel atau tim juga bisa dipercepat dalam penanganan bencana secara terstruktur dan tersistematis.

"Tentunya ini sangat penting, dikarenakan ini menyangkut kemanusiaan yang tidak bisa ditunda-tunda penanganannya," katanya.

Oleh karena itu, Ugi berharap kepada Pemprov Banten dan juga Pemkab Lebak, agar sama-sama membangun kolaborasi dalam menangani bencana alam di Banten terkhusus di Lebak. 

"Karena penanganan bencana itu harus  gotong royong dan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, tapi harus sistem keroyok," katanya.