Bansos PKH di Ciomas Serang Diduga Dipotong Oknum Perangkat Desa dan Pendamping

TRIBUNBANTEN.COM - Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ciomas, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang diduga dipotong oleh oknum perangkat desa dan pendamping.

Pemotongan bantuan pemerintah pusat tersebut diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat, dengan besaran potongan mulai dari Rp100.000 hingga Rp300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Seorang KPM yang enggan disebutkan namanya mengaku mendapatkan potongan sebesar Rp100.000, sehingga pencairan PKH yang dia terima hanya Rp1,2 juta.

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Banten pada Hari Ini, 27 Desember 2024

"Potongan itu tergantung besaran yang diterima KPM. Ada juga yang dipotong Rp200.000," katanya, Jumat (27/12/2024).

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya, para KPM memang suka memberikan uang secara sukarela setelah pencairan, dengan nominal sekitar Rp20.000 hingga Rp30.000.

Namun, kali ini oknum pendamping dan aparat desa meminta uang saat memberikan barcode pencairan ke PT Pos Indonesia.

"Jadi, pas ngasih barcode diomongin, katanya nanti kalau sudah nerima uangnya, jangan lupa kasih ya Rp200.000," ucapnya.

Menurutnya, alasan pemotongan uang bantuan sosial tersebut adalah untuk dibagikan kepada orang-orang yang mengurus bantuan PKH.

"Uangnya katanya buat yang ngurusin, karena katanya kalau enggak diajukan ke Dinsos, nggak bakalan cair," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Ciomas, Mulyadi, mengaku sudah menelusuri isu terkait dugaan pemotongan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, pemotongan tersebut dilakukan oleh oknum mantan RT yang membagikan barcode di salah satu kampung.

Baca juga: Fraksi Gerindra dan PDIP DPRD Banten Soroti Open Bidding di Masa Transisi Gubernur 

"Tapi untuk pemotongan uang saya nggak paham, rumornya mantan RT itu mintanya Rp100.000, karena barcode-nya itu dapat dari anaknya," katanya.

Mulyadi mengaku heran karena barcode tersebut bisa dibagikan oleh mantan RT yang bukan perangkat desa.

"Saya juga bingung, saya dengan perangkat desa tidak mengetahui (pembagian barcode), karena itu langsung dari pendamping PKH yang menyalurkan ke masyarakat," ucapnya.

Terpisah, Pjs Kepala Desa Ciomas, Nani, mengaku tidak mengetahui adanya pemotongan bantuan tersebut, karena pada saat pembagian bantuan, ia tidak berada di lokasi.

"Meski pun saya selalu mengawasi pencairan, waktu itu saya sedang berobat di rumah sakit, jadi tidak tahu adanya pemotongan. Ke pendamping saja, kalau terbukti ada pemotongan, silakan itu mah," katanya.