Masyarakat Pesisir Utara Banten Gelar Aksi Tolak Pembangunan PIK 2

Laporan wartawan TribunBanten.com Ade Feri Anggriawan 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Banten Utara Melawan (Karbala) menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di atas Jembatan Jenggot, Kabupaten Serang, Selasa (31/12/2025).

Aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap proyek strategis nasional (PSN) berupa pembangunan PIK 2, di kawasan Pesisir Utara Banten.

Pantauan TribunBanten.com, nampak para massa aksi mengibarkan bendera-bendera yang menunjukkan identitas organisasi mereka.

Baca juga: Sikap MUI dan Kiyai di Banten Soal PIK 2, PSN Warisan Jokowi Dianggap Bawa Mudarat

Organisasi tersebut ialah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), BEM Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Serang, dan Gerakan Mahasiswa Serang Utara (Gamsut).

Sebelum melakukan orasi, massa aksi terlebih dahulu menggelar doa bersama, lalu kemudian dilanjutkan dengan orasi dalam sebuah mimbar bebas.

Di sisi lain, nampak juga para petugas keamanan dari Kepolisian dan TNI ikut berjaga mengamankan massa aksi.

Koordinator aksi Karbala, Ahmad Muhajir mengatakan, alasan dipilihnya Jembatan Jenggot sebagai titik aksi sebab lokasi tersebut merupakan titik episentrum dari dua kabupaten yang terdampak Proyek PIK 2, yakni Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang.

"Dengan demikian, masyarakat yang ada di sekitar pesisir Utara ini yang notabene merupakan masyarakat yang terdampak lamgsun bisa mengetahui, bahwa mereka tidak sendirian untuk menuntut hak dan keadilan," ujarnya kepada wartawan, saat ditemui di sela-sela aksi.

Menurutnya, proyek PIK 2 yang digagas oleh pemerintah pusat tersebut sangat berdampak buruk bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat Pesisir Utara Banten.

"Ini merupakan bentuk penjajahan baru, karena tidak memberikan dampak baik bagi masyarakat, tapi justru menambah derita rakyat," ucapnya.

"Contohnya di beberapa wilayah Kabupaten Serang seperti di Tanara, Carenang, Binuang, dan Lebak Wangi, itu dijadikan sebagai tempat pengerekan tanah untuk menambak kawasan PIK 2. Dan itu tanpa izin dan tanpa Amdal yang jelas," imbuhnya.

Aksi tersebut juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari aksi penolakan lain, yang sebelumnya pernah dilakukan oleh masyarakat Banten Utara.

"Seperti di Pontang, Carenang mereka sudah lebih dulu melakukan aksi menolak proyek PIK 2 ini," tuturnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap Presiden Prabowo Subianto, dapat mengambil tindakan untuk menghentikan proyek PIK 2 di Banten Utara.

"Pak Presiden kan selalu menyerukan tentang keadilan, karena itu kami harapkan keadilan itu terjadi di kasus PIK 2 ini. Jadi akan kita lihat sikap presiden dalam 1 atau 2 hari ke depan," kata Muhajir.

"Jika belum ada sikap atau statement dari Presiden, kami akan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar lagi di Kawasan PIK 2 dan ke istana presiden," tandasnya.