182 Ribu Siswa di Lebak Belum Terima Program Makan Bergizi Gratis, Ini Kata Dindik  

Laporan wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Dinas Pendidikan (Dindik) Lebak masih menunggu pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.

Berdasarkan data, ada sebanyak 182 ribu siswa SD dan SMP di Kabupaten Lebak yang bakal menerima program MBG. 

Sekretaris Dindik Lebak, Maman Suryaman mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima arahan pelaksanaan MBG di kabupaten Lebak. 

Baca juga: Pemkot Serang Akan Gulirkan Program MBG Pekan Depan, Bakal Dihadiri Langsung Oleh Wapres RI

"Jadi kita sedang menunggu siapa yang mengirim, dan kami akan menerima siapa pun yang mengirim," katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/1/25). 

Maman mengaku, belum mengetahui sumber anggaran yang akan digunakan untuk MBG di Kabupaten Lebak. 

Sebab, pihaknya mengaku hanya sebagai penerima manfaat saja dari program MBG. 

"Di daerah saya harus konfirmasinya ke tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dulu," ucapnya. 

"Cuma kami berharap MBG ini seperti di daerah-daerah lain, yang mana sekolah hanya tinggal menerima saja dari pihak mana pun yang mengirimkan," sambungnya. 

Menurutnya, Dindik Lebak tidak bisa memperkirakan kapan program MBG dilaksanakan, baik tata kelolanya dan rencana pelaksanaannya. 

Selain itu, Dindik juga belum menerima Surat Edaran (SE) baik tertulis atau lainya. 

"Cuma tadi itu, kami hanya tahu dari media saja. Kalau secara pasti kami belum terima," ucapnya. 

Meski begitu, Dindik Lebak sudah menyiapkan persiapan salah satunya adalah data siswa. 

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lebak, Haslon Nainggolan mengatakan, berdasarkan arahan dari Pemprov Banten bahwa anggaran MBG diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2 persen. 

"Ya sekitar Rp 12 Miliar lah hitungannya. Tapi kami masih menunggu aturan MBG ini, karena baru mencadangkan anggarannya 2 persen," katanya, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/1/2025).

Haslon mengungkapkan, anggaran 2 persen yang sudah dicadangkan dari PAD saat ini disimpan di Belanja Tidak Terduga (BTT). 

Sebab, pihkanya masih menunggu aturan teknis nya.

"Apakah nanti anggarannya dititipkan di Dinas Pendidikan atau seperti apa." 

"Jadi sementara APBD harus ditetapkan, maka uang itu kita masukan dulu di BTT, sambil menunggu aturan lebih lanjut," katanya. 

Menurut Haslon, meskipun kemampuan anggaran yang dimiliki Pemkab Lebak tidak sesuai, namun suka tidak suka, Pemkab Lebak harus menjalankan program pemerintah Pusat. 

Sedangkan untuk besarannya, tergantung dari kemampuan pemerintah daerah nya sendiri. 

"Karena bagaimana pun yang sehat itu kan anak-anak di Lebak juga, masa iya Pemkab tidak mendukung," ujarnya. 

Haslon mengaku, belum mengetahui apakah pemerintah pusat akan memberikan bantuan atau tidaknya. 

Sedangkan, untuk besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) sudah tertera sebesar Rp 71 triliun.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis, Ini Dampak Positif yang Belum Diketahui Banyak Orang

"Kita juga belum tahu ini apakah ada atau tidaknya, tapi tadi itu kalau di APBN sudah ada nilainya, cuma kita tetap tunggu aturannya," ucapnya.

Untuk pelaksanaan MBG di Lebak, dirinya mengaku belum mengetahui. 

"Belum tahu juga, tapi kalau bisa secepatnya lah," pungkasnya.