Dinilai Tidak Realistis, Dua Program Budi-Agis Dikritik Pimpinan DPRD Kota Serang

Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Muhammad Farhan Azis mengkritik dua program Budi Rustandi-Nur Agis Aulia.

Penulis: Ade Feri | Editor: Abdul Rosid
Ade Feri/TribunBanten.com
Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Muhammad Farhan Azis mengkritik dua program Budi Rustandi-Nur Agis Aulia. 

Laporan wartawan TribunBanten.com Ade Feri Anggriawan 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Muhammad Farhan Azis mengkritik dua program Budi Rustandi-Nur Agis Aulia.

Program kebanggaan wali kota -wakil wali kota Serang 2025-2030 dinilai tidak realistis, dan tidak melihat kekuatan keuangan daerah.

"Masih ada beberapa program yang tidak realistis jika melihat postur anggaran, seperti janji untuk meningkatkan honorarium RT-RW, kan sekarang Rp 300 ribu dan ingin dinaikkan menjadi setara UMR," ujarnya kepada TribunBanten.com, Selasa (14/1/2025).

Baca juga: Galian Ilegal di Lebak, Warga Minta Polisi Usut Hilangnya Spanduk Penyegelan

"Saya Mohon maaf kepada RT-RW mudah-mudahan bisa menerimanya, karena itu tidak realistis," sambungnya.

"Bayangkan ada berapa RT-RW Se-Kota Serang, dikali UMR Rp 4,4 juta, itu namanya meledog," katanya lagi.

Menurutnya, jika pun ingin menaikkan insentif RT-RW tidak bisa terlalu signifikan besarannya.

"Naik Rp50 ribu cukup, maksud saya bukan merendahkan RT-RW, tapi lebih tepatnya karena postur anggaran kita tidak memungkinkan," ucapnya.

Selain itu, program bantuan pinjaman micro sebesar Rp 3 juta karena ingin mewujudkan satu keluarga satu pengusaha, juga dinilai tidak realistis.

"Karena dari postur anggaran kita belum punya sistem pendanaan yang komprehensif, dalam artian kita belum punya BUMD yang bergerak di bidang keuangan," ucap Farhan.

"Hal itu sesuatu yang penting, untuk menuntaskan hal itu. Sehingga saya merasa itu perlu disesuaikan ," imbuhnya.

Meski demikian, Farhan mengaku tertarik dengan gagasan kepala daerah terpilih Kota Serang yang ingin mencari berbagai sumber pendanaan.

Bahkan dirinya ingin mengawal betul bersama kepala daerah terpilih, tentang bagaimana caranya mencari uang.

"Saya tertarik dengan itu, karena kami Demokrat juga banyak relasi di pusat, seperti Menteri Pekerjaan Umum itu dari Demokrat, lalu juga ada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu juga dari Demokrat," paprnya.

"Itu yang akan kita lakukan bersama wali kota terpilih, kita akan cari sengget dana dari pusat," tegasnya.

Sumber: Tribun Banten
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved