Kepala DKP Banten Ungkap Zonasi yang Dilalui Pagar Laut Misterius 30,16 Km di Pesisir Tangerang

TRIBUNBANTEN.COM - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten mengungkap sejumlah zonasi yang dilalui pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Pesisir Kabupaten Tangerang.

Kepala DKP Provinsi Banten Eli Susiyanti menjelaskan, pagar laut tersebut membentang dari Kecamatan Pakuhaji hingga Desa Muncung, Kecamatan Kronjo.

Adapun zonasi yang dilewati kata Eli, berupa kawasan pemanfaatan umum, perikanan tangkap, pelabuhan perikanan, hingga zona pariwisata.

Baca juga: Pagar Laut Tangerang, Presiden Prabowo Perintahkan Dicabut dan Diusut Tuntas

"Zonasi yang dilewati oleh pagar laut ini berupa kawasan pemanfaatan umum di antaranya itu adalah zonasi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pelabuhan perikanan bahkan zonasi pariwisata," katanya kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

Dengan banyaknya zonasi yang dilalui, Eli menilai sangat mengganggu aktifitas para nelayan di Pesisir Kabupaten Tangerang.

Dengan rincian 3.888 nelayan ditambah 500 pembudidaya.

"Berjumlah 3.888 nelayan ditambah 500 buah pembudidaya yang terdampak langsung dengan adanya pagar laut itu," ungkap Eli.

Eli menegaskan, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun kementerian terkait, untuk menyelesaikan permasalahan pagar laut tersebut.
"Kami berharap ini adalah tanggung jawab semua pihak sehingga kami terus berkolaborasi dengan pusat, dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk penyelesaian dari permasalahan ini," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ombudsman RI sebut pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Pesisir Kabupaten Tangerang, berimbas pada merosotnya penghasilan para nelayan.

Maka dari itu, Ombudsman pun mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk segera membongkar pagar laut tersebut.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika usai melakukan sidak di lokasi pemagaran laut di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/1/2025).

"Dari keterangan pihak KKP bahwa sudah jelas ini (pagar laut) tidak berizin. Sehingga sudah disegel. Ombudsman mendesak KKP untuk segera melakukan pembongkaran pagar tersebut karena merugikan nelayan," kata Yeka.

Terkait hal itu, Yeka menegaskan Ombudsman RI akan terus memantau langkah KKP untuk melakukan percepatan pembongkaran pagar laut.