Ombusman Banten Soroti Pagar Laut di Tangerang Hasil Swadaya: Tidak Logis

TRIBUNBANTEN.COM - Ombudsman Provinsi Banten menyoroti pernyataan soal pagar laut di Pesisir Kabupaten Tangerang hasil swadaya.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Afriadi mengatakan, tidak realistis jika pagar laut dibangung dari hasil swadaya.

Terlebih dalih lainnya yang menyatakan, pagar laut  sebagai langkah mencegah abrasi serta untuk menambah penghasilan nelayan.

Baca juga: Pagar Laut Tangerang, Presiden Prabowo Perintahkan Dicabut dan Diusut Tuntas

"Berdasarkan informasi termasuk dari ahli Perikanan dan Kelautan, tidak logis juga atas alasan yang disampaikan tadi," kata Fadli dikutip dari TribunTangerang.com, Rabu (15/1/2025).

Fadli menilai, adanya pagar laut itu justru berdampak pada merosotnya penghasilan nelayan, lantaran tak bisa mencari udang dan ikan sebagai mata pencaharian.

"Dan kita bisa lihat sendiri, apa iya pendapatan meningkat, tangkapan nambah, ada kerang, ada cumi, ada segala macam ya. Kayaknya itu tidak mungkin," tegasnya.

Di samping itu, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memburu dalang di balik pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Pesisir Kabupaten Tangerang.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) KKP, Halid Yusuf, saat diwawancarai, Rabu (15/1/2025).

"Kami saat ini masih terus mendalami siapa yang akan muncul sebagai penanggung jawab di dalam mekanisme pemagaran ini," kata dia.

Halid menegaskan, pihaknya akan mengambil jalur hukum, jika pelaku pemasangan pagar laut telah ditemukan.

Pasalnya kata dia, pagar bambu misterius itu tidak memiliki izin dan telah mengganggu 3.888 nelayan sekitar.

"Kami akan melakukan tindakan tegas. Tentunya di dalam pembongkaran ini kan 30 km, butuh waktu yang panjang. Butuh alat berat untuk mencabut itu," tuturnya.

Lebih lanjut, Halid mengatakan soal rencana pembongkaran pagar laut akan dibahas secara internal di KKP.

Dia menuturkan, setelah dua hari sidak di Pulau Cangkir ini, kemungkinan pihaknya akan menentukan solusi.

"Mungkin satu dua hari ini akan ada solusi kapan kira-kira pembongkaran itu akan dimulai," kata Halid.

Artikel ini telah tayang di Tribuntangerang.com