Butuh Waktu 10-20 Tahun, Tanggul Laut Raksasa Sepanjang 700 KM Segera Dibangun dari Banten-Jatim

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah berencana untuk membangun tanggul laut raksasa sepanjang 700 km.

Rencana pembangunan tanggul laut tersebut merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang diperkirakan memakan waktu antara 10 hingga 20 tahun.

Nantinya, tanggul itu akan dibangun memanjang mulai dari Banten sampai Jawa Timur. 

“Pemerintah Prabowo sudah memutuskan untuk melaksanakan beberapa program, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 km dari Banten sampai Jawa Timur,” ujar Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djojohadikusumo, di Jakarta, Minggu(2/2).

Hasim mengatakan, program tersebut bertujuan melindungi sawah-sawah di sisi pantai utara Pulau Jawa. 

Kekhawatiran masyarakat mengenai peristiwa pagar laut juga diangkat. 

Baca juga: Masuk Program Strategis Nasional, Tanggul Laut Sepanjang 700 KM Bakal Dibangun dari Banten-Jatim

Sebab menurutnya, para nelayan merasa terancam kenaikan permukaan laut.

“Ini semua disebabkan oleh masalah perubahan iklim,” ungkapnya.

Hashim memaparkan desain tanggul laut raksasa sudah dirancang sejak 1994. 

Pemerintah Orde Baru telah melihat ancaman kenaikan permukaan laut, tapi proyek belum terealisasi hingga saat ini.

Baca juga: Pemerintahan Prabowo Tegaskan akan Bangun Tanggul Laut Raksasa dari Banten ke Jatim Sepanjang 700 Km

Menurut Hashim, pembangunan food estate di Kalimantan atau Papua tidak ada gunanya apabila jutaan lahan sawah terbenam karena air laut yang naik. 

Masyarakat pun diajak untuk mendukung pembangunan tanggul raksasa ini. 

“It’s never too late (tidak pernah terlambat) bagi kita untuk bertekad melindungi jutaan hektare lahan sawah yang paling produktif dan paling subur. Itu terletak di pantai utara Pulau Jawa,” ucap Hashim.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajaran untuk mengkaji pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang membentang dari Jakarta sampai Cirebon sebagai Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan arahan tersebut berdasarkan hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.