Ini Alasan Desa Kanekes yang Dihuni Masyarakat Adat Baduy Lebak-Banten, Tolak Dana Desa Rp2,5 M

TRIBUNBANTEN.COM - Desa Kanekes di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, menolak bantuan dana desa dari pemerintah pusat.

Meski mendapatkan dana desa paling besar di Kabupaten Lebak, yakni sekitar Rp 2,5 miliar.

Wilayah yang dihuni oleh masyarakat suku Adat Baduy ini menolak dana desa sejak 2017. 

"Ada surat penolakan dari mereka pada 2017, mereka keberatan untuk alokasi anggaran dan juga pertanggungjawaban administrasi," kata Zamroni, kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Kerjasama dan Pengelolaan Keuangan Aset Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lebak yang dikutip dari Kompas.com, Kamis (13/2/2025). 

Zamroni menjelaskan, Kanekes sebelumnya menerima dana desa dua kali sejak digulirkan pada 2015 lalu.

Namun, mereka mengalami kendala pelaporan pertanggungjawaban alokasi anggaran.

Baca juga: Ingat! Mulai Besok 1 Februari, Kawasan Desa Adat Baduy Dalam Ditutup Selama 3 Bulan

Hingga kemudian pada 2017, pihak Desa Kanekes mengirimkan surat penolakan ke DPMD untuk tidak lagi menerima dana desa. 

Alasan penolakan itu, disebut karena masalah pertanggungjawaban administrasi alokasi penggunaan dana desa.

Akhirnya, sejak 2017 sampai 2022, dana desa dari Pemerintah Pusat tetap turun ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), namun tidak dicairkan oleh pihak desa.

Karena tidak dicairkan, kata Zamroni, dana tersebut kembali ke kas negara. 

"Hingga akhirnya pada 2023, dana desa putus, tidak pernah ditransfer lagi oleh pemerintah pusat," jelasnya.

Zamroni menyebut, Desa Kanekes menerima dana desa paling besar di Kabupaten Lebak dan ini pernah dibahas dengan Pemerintah Desa Kanekes maupun tetua adat Suku Baduy.

Baca juga: Ini Penyebab Kawasan Desa Adat Baduy Dalam Ditutup 3 Bulan, Berlaku Mulai 1 Februari Hingga 3 Mei

Namun demikian, sejumlah alasan mereka sampaikan perihal dana desa ini.

"Selain masalah pelaporan administrasi, mindset mereka jika dana desa itu digunakan untuk pembangunan, dan mereka menolak itu karena Baduy tidak boleh tersentuh pembangunan modern," ujar Zamroni. 

Pemerintah sudah memberikan masukan jika dana desa tidak hanya untuk pembangunan jalan saja, namun bisa untuk bantuan UMKM warga Baduy, namun mereka menolak karena repot mengurus administrasi.