Lucky Hakim Sudah Diperiksa Kemendagri, Akui Tidak Aware Soal Izin ke Luar Negeri, Dapat Sanksi Apa?

“Pak Gubernur bilang, bukan tanggal 8 nya, tapi pergi ke luar negerinya. Punten pak, ini saya cuti bersama, terus beliau kasih tahu kepala daerah itu walaupun semuanya pada libur tapi kepala daerah tidak. Di situ lah, oh pak Gubernur saya salah,” terangnya.

Dengan pemeriksaan ini, Lucky Hakim siap menerima segala konsekuensi atas tindakannya.

“Saya di sini meminta maaf dan saya juga memohon arahan,” pungkasnya.

Baca juga: Sanksi Terberat Bisa Diterima Lucky Hakim Usai Liburan ke Jepang Tak Izin, Dedi Mulyadi: Kita Tunggu

Teguran Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan sanksi maksimal yang dapat dijatuhkan ke Lucky Hakim yakni pemberhentian selama tiga bulan.

"Kita tunggu saja pemeriksaan Dirjen, kesimpulannya seperti apa." 

"Itu sanksi maksimal. Mudah-mudahan, ya. Kita serahin pada pak Mendagri," ucapnya.

Sebagai kepala daerah, Lucky Hakim diharuskan ikut mempromosikan tempat wisata di wilayahnya.

"Kalau mengatakan bahwa, kotanya tidak seindah Jepang, bikin dong jadi seindah Jepang."

"Jadi, saya ingin nanti para pejabat itu, coba ciptakan tempat-tempat di Jawa Barat menjadi tempat-tempat indah sehingga dia rekreasinya di wilayah kerjaannya masing-masing. Gitu loh," tuturnya.

Meski liburan ke Jepang merupakan permintaan anak, Lucky Hakim harus memposisikan sebagai pejabat negara dan ada aturan yang harus ditaati.

Sejumlah masalah di daerah bisa terjadi saat libur lebaran, sehingga kepala daerah diminta untuk bersiaga.

"Selain infrastruktur yang perlu waktu untuk dibenahi, adalah yang nyapu koin. Itu saya sudah berkunjung ke situ jauh sebelum jadi gubernur. Nah, ini kan kita harus cari rumusan bagaimana mereka berhenti nyapu koin," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengakuan Lucky Hakim usai Diperiksa Kemendagri, Tak Pakai Fasilitas Negara saat Liburan ke Jepang