Jumlah Kekayaan Dedi Mulyadi, Gubernur Jabar yang Dikritik Psikolog Gegara Program Barak Militer

TRIBUNBANTEN.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik setelah meluncurkan kebijakan kontroversial, siswa yang dinilai “nakal” akan dikirim ke barak militer sebagai bentuk pembinaan karakter dan kedisiplinan.

Program ini mulai berlaku pada 2 Mei 2025, dengan menyasar pelajar yang terlibat dalam pelanggaran seperti tawuran, bolos, mabuk, kecanduan game, dan membuat keributan di sekolah. 

Dalam pernyataannya, Dedi menyebutkan bahwa pendekatan militer dipilih karena dianggap efektif dalam mengubah perilaku menyimpang menjadi lebih bertanggung jawab.

Baca juga: Mengenal Gubernur Kaltim Rudi Masud, Viral Sebut Dedi Mulyadi Gubernur Konten, Sekarang Silaturahmi

Psikolog Anak dan Pemerhati Pendidikan Kritik Pendekatan Militer

Farraas Afiefah Muhdiar, seorang Psikolog Anak, Remaja, dan Keluarga mengingatkan, solusi tunggal seperti penempatan ke barak militer tidak bisa menyelesaikan semua bentuk kenakalan siswa.

“Penyebab kenakalan remaja itu beragam, bisa karena trauma, masalah regulasi emosi, butuh validasi, atau bahkan hanya sekadar ikutan karena tidak paham aturan,” ujar Farraas mengutip Kompas.com beberapa waktu lalu.

Menurutnya, menyamaratakan semua pelanggaran dengan satu metode korektif yang sama justru berisiko memperburuk kondisi psikologis anak.

Setiap siswa memiliki latar belakang yang berbeda, dan pendekatannya pun harus disesuaikan.

“Dengan penyebab yang berbeda-beda, tidak mungkin solusinya cuma satu. Rasanya kalau salah menyimpulkan tentu enggak akan efektif nyelesain masalahnya,” jelas Farraas.

Lebih jauh, Farraas menilai efektivitas program barak militer sangat bergantung pada keseluruhan sistem pembinaan.

Jika hanya dilakukan dalam waktu terbatas tanpa pendampingan lanjutan, maka kemungkinan besar masalah akan kembali muncul setelah siswa kembali ke lingkungan asalnya.

“Kalau akar masalahnya ada di rumah atau lingkungan sekitar, tentu enggak terselesaikan dengan tuntas,” ungkapnya.

Ia menekankan, solusi mendisiplinkan siswa seharusnya melibatkan peran aktif keluarga dan komunitas, bukan hanya melempar tanggung jawab ke institusi lain.

Kritik terhadap pendekatan ini juga muncul dari berbagai kalangan pendidik dan pemerhati anak yang mempertanyakan: apakah kedisiplinan selalu harus lahir dari ketakutan?

Atau justru bisa tumbuh melalui pemahaman, empati, dan pembinaan psikososial yang lebih manusiawi?