Gubernur Sumut Bobby Nasution Pecat 8 Kepala OPD Dalam 100 Hari Kerja: Ini Daftar Nama dan Alasannya

TRIBUNBANTEN.COM - Sebanyak delapan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut dicopot dari jabatannya oleh Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution.

Pencopotan jabatan itu dilakukan Bobby dalam 100 hari kerja, pasca dirinya menjabat sebagai Gubernur Sumut.

Bahkan pemecatan terhadap delapan jabatan kepala OPD ini, dilakukan dengan waktu yang cukup  berdekatan.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengungkapkan, penonaktifan delapan kepala OPD ini sebagai upaya membersihkan jajaran pemerintahan dari pejabat-pejabat yang dianggap  bermasalah.

Tentu ada beragam alasan hingga dilakukan penonaktifan terhadap delapan kepala OPD itu.

Baca juga: Oknum Anggota Polda Banten, Penganiaya Warga Cilegon hingga Tewas Dijatuhi Hukuman 11 Tahun Penjara

Pihaknya menemukan ada beberapa permasalahan yang terjadi, mulai dari terbukti melakukan tindak pidana korupsi, hingga menyalahgunakan wewenang jabatan.

Berdasarkan catatan Tribun Medan berikut nama beserta jabatan kepala OPD yang dinonaktifkan dan dicopot : 

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sumut Ilyas Sitorus

Ilyas dicopot pada 11 April 2025 karena terjerat dalam kasus korupsi pengadaan software perpustakaan digital di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara senilai Rp1,8 miliar.

Kasus ini berlangsung saat Ilyas masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Batu Bara pada tahun 2021.

2. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Zumry Sulthony

Pencopotan Zumry dilakukan pada Rabu, 12 Maret 2024, sehari setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek penataan cagar budaya Benteng Putri Hijau pada tahun 2022, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp817.008.240,37.

3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Sumut Ismael P Sinaga

Pencopotan Ismael diumumkan pada 19 Mei 2025. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Sutan Tolang Lubis, Ismael dipecat karena melakukan pelanggaran disiplin berat, meskipun rincian pelanggaran tersebut belum dipaparkan.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Ismael telah melakukan pelanggaran disiplin berat," kata Sutan.

Sutan menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan adalah pembebasan tugas selama 12 bulan.

Baca juga: Sumut Jadi Daerah Tertinggi ke 6 Judi Online di Indonesia, Meutya Hafid Titip Pesan ke Mantu Jokowi

4. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Manusia (Perindag ESDM) Mulyadi Simatupang.

Mulyadi dinonaktifkan pada pertengahan April 2025 karena diduga mencemarkan nama baik Gubernur Bobby melalui pesan grup di aplikasi percakapan Pemprov Sumut. 

"Kemarin dia (Mulyadi) ada mengirim percakapan di grup resmi pemerintah, kan enggak cocok ya," kata Bobby pada 21 April 2025.

5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut Abdul Harris

Abdul Haris dinonaktifkan pada 11 April 2025 terkait dugaan penyimpangan jabatan saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sumut.

Namun, laporan mengenai penyimpangan tersebut belum dijelaskan secara perinci.

6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sumut  Juliadi Harahap

Juliadi dicopot pada 11 April 2025 karena dugaan penyimpangan jabatan atau pelanggaran disiplin.

Bobby tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kasus ini.

7. Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Sumut, Harianto Sibutar-butar

Harianto juga dicopot pada 11 April 2025 karena dugaan pelanggaran disiplin yang belum dijelaskan secara mendetail.

8. Pejabat Inspektorat Sumut 

Seorang Inspektur Pembantu Pemprov Sumut dinonaktifkan pada 3 Mei 2025 karena diduga menerima gratifikasi. 

Bobby belum merinci identitas pejabat tersebut, namun kasus ini terkait dengan penerimaan gratifikasi saat melakukan pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bermasalah.

Terbaru Ada juga satu orang OPD Pemprov Sumut yang mengundurkan diri yakni Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Muhammad  Rahmadani Lubis. 

Kepala BKD Sumut, Sutan Tolang Lubis menyatakan, Rahmad mengundurkan diri pada 16 Mei 2025.

Alasannya adalah fokus pendidikan. Saat ini, kata Sutan pengisi jabatan sementara diisi oleh Pelaksana tugas (Plt) .

Penulis: Anisa Rahmadani / Sumber : Tribunnews.com