Diduga Rekayasa Tes Urine, 3 Buruh PT Pratama Abadi Tangsel Dipecat Sepihak Tanpa Pesangon

Sebab, menurutnya, tes dilakukan tanpa dokter, tanpa laboratorium yang tersertifikasi, dan tanpa melibatkan BNN.

“Tes dilakukan tanpa dokter, tanpa laboratorium tersertifikasi, dan tanpa melibatkan BNN. Itu jelas tidak sah," ucapnya.

"Lebih parah lagi, klien kami dipaksa menandatangani surat pengunduran diri agar perusahaan terhindar dari kewajiban memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan hak-hak normatif lainnya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2004 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 13/MEN/SJ-HK/I/2005, ditegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dugaan penyalahgunaan narkoba hanya dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Hanya berbekal satu alat bukti berupa hasil tes urine, unsur Pasal 183 dan 184 KUHAP belum terpenuhi," ucapnya.

"Artinya, tes internal seperti ini tidak cukup untuk menyatakan pekerja melakukan kesalahan berat, apalagi langsung memutus hubungan kerja,” jelasnya.

Judistia juga menyebut, hasil tes ulang yang dilakukan kliennya di tiga tempat berbeda semakin memperkuat dugaan rekayasa tersebut.

"Dan oknum personalia perusahaan itu berinisial Popon dan Ali, yang disebut-sebut turut menekan korban," jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Pratama Abadi Industri maupun personalia yang disebut dalam laporan belum memberikan tanggapan.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, personalia tersebut belum memberikan jawaban.

Dan saat jurnalis TribunBanten.com mendatangi perusahaan tersebut pada Senin (21/7/2025) siang, juga belum mendapatkan jawaban.

Informasi yang didapat dari pihak keamanan perusahaan, jurnalis TribunBanten.com diminta untuk memasukkan surat permohonan jika ingin melakukan wawancara.