Minta Jaksa hingga Polisi Usut dan Tindak Para Pengoplos Beras, Prabowo : Tanpa Pandang Bulu

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah saat ini tengah serius dalam menangani kasus dugaan pengoplosan beras, yang sempat menghebohkan jagat maya.

Demi mengungusut kasus tersebut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian agar menindak tegas para oknum pengusaha yang mengoplos beras. 

"Ini saya sudah minta Jaksa Agung dan Polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut. Tanpa pandang bulu," kata Prabowo saat menutup Kongres Partai Solidaritas Indonesia, Minggu (20/7/2025) dikutip dari Kompas.com. 

Prabowo menegaskan, pengusaha yang menipu konsumen harus ditindak tegas. Ia menyoroti praktik mengganti label beras biasa menjadi premium demi meraup untung lebih besar. 

Baca juga: Prabowo Bakal Luncurkan 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Secara Nasional Hari Ini

"Kita akan terus tegakkan. Masih ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium. Harganya dinaikin, seenaknya. Ini pelanggaran," ungkap Prabowo.

Ia menyebut kerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp 100 triliun setiap tahun.

Jika berlangsung lima tahun, jumlahnya bisa tembus Rp 1.000 triliun.

"Kalau menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi. Menikam rakyat. Anda bisa bayangkan Rp 100 triliun, kita bisa bikin apa? Mungkin menghilangkan kemiskinan dalam 5 tahun, dengan Rp 1.000 triliun itu," terangnya.

Baca juga: Catat! Ini Daftar Merek Beras Premium yang Diduga Oplosan, Kamu Wajib Tahu

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut produksi beras tahun ini naik 48 persen. Produksi jagung juga meningkat 30 persen.

Kasus beras oplosan mencuat setelah Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap temuan beras curah yang dikemas ulang sebagai beras premium.

Produk itu ditemukan beredar di sejumlah minimarket dan supermarket besar. 

"Iya, beredar. Supermarket beredar. Itu kami ambil sampel dari sana semua," kata Amran di Kompleks Parlemen, Rabu (2/7/2025). 

Tim gabungan Kementan, Satgas Pangan, Kejaksaan Agung, dan lembaga lain mengambil sampel dari berbagai jalur distribusi. 

Hasil investigasi menunjukkan 212 merek beras tidak memenuhi standar mutu. Masalah ditemukan pada berat isi, komposisi, hingga label.

Beberapa merek mencantumkan berat 5 kilogram, padahal isinya hanya 4,5 kilogram.