Perum Bulog Mulai Salurkan 5.000 Ton Beras SPHP di Tangerang Raya, Masyarakat Hanya Boleh Beli 10 Kg

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ade Feri Anggriawan 

TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG - Perum Bulog mulai menyalurkan program beras Stabilisasi Harga Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat menengah ke bawah.

Total sebanyak 5.000 ton beras yang disalurkan untuk wilayah Tangerang Raya. 

Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, program tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menekan harga beras yang saat ini mengalami kenaikan di pasaran.

Ia mengatakan, hal itu juga merupakan perintah langsung dari Menteri Koordinator Pangan, Badan Pangan Nasional (Bappanas), Menteri Pertanian dan Menteri Pangan Republik Indonesia.

"Saat ini harga beras agak fluktuatif untuk menekan harga tersebut supaya turun sesuai arahan Menko Pangan, maupun Bappanas, Menteri Pertanian, dan Menteri Pangan, kami diperintahkan untuk menyalurkan beras SPHP ke seluruh indonesia sebesar 1,3 juta ton," ujarnya saat ditemui di Kabupaten Tangerang, Sabtu (2/8/2025).

Baca juga: Dirut Bulog Tegaskan Pemain Judol dan Teroris Tidak Diizinkan Dapat Bantuan Beras

"Kalau untuk di banten total 8.000 ton, sedangkan Tangerang Raya sebesar 5.000 ton," jelasnya.

Selain menekan harga, Kata Rizal, penyaluran beras SPHP juga bertujuan untuk mengisi kekosongan beras di pasaran.

"Jadi jangan sampai masyarakat mengalami kekurangan beras," ucapnya.

Rizal lantas menjelaskan, beras SPHP tersebut diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Dengan masing-masing keluarga hanya boleh membeli 10 kilogram.

"Beras sphp untuk masyarakat menengah ke bawah, dan hanya boleh beli 2 pack masing-masing pack 5 kilogram," jelasnya.

"Untuk harganya sesuai HET yakni Rp 62,500, atau per kilo nya itu Rp12.500. itu harga paling murah dengan tingkat dan kualitas beras SPHP tersebut," kata Rizal menambahkan.

Rizal menuturkan, meski ada pembatasan, pihaknya tidak menutupi jika ada masyarakat yang membutuhkan beras lebih dari 10 kilogram per bulannya.

"Jadi tetap akan disesuaikan dengan kebutuhannya misal ada keluarga yang isinya 9 orang itu kan beda dengan yang cuma 2 orang, tapi satu kali beli itu maksimal 10 kg," jelasnya.

Baca juga: Polisi Bakal Tindak Tegas Siapapun yang Kibarkan Bendera One Piece di Banten: Kita Harus Bersyukur

Langkah tersebut kata dia, dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya praktik kecurangan oplosan.

Adapun untuk pengawasannya, Perum Bulog juga telah menggandeng aparat TNI dan Polri.

"Penyaluran kita awasi bersama teman-teman TNI- Polri, supaya tidak terjadi seperti tahun-tahun lalu banyak digunakan untuk mengoplos makanya packaging nya kita kecilkan," ucapnya.

"Nanti termonitor setiap beli kan outlet nya bakal kenal dengan yang belinya dan di data juga. Sehingga kalau dia beli berulang sedangkan kebutuhannya tidak lebih dari 10 kilogram, berarti kan ada indikasi," sambungnya.

Di akhir dirinya menjelaskan, terdapat 5 titik yang berwenang untuk menjual beras SPHP tersebut.

"Peetama dari para pengecer yang sudah terverifikasi oleh tim perdagangan dan bulog melalui aplikasi klik SPHP. Jadi lalau tidak punya aplikasi dan tidak masuk di aplikasi tidak boleh jadi pengecer, bisa ditangkap," ucap Rizal.

"Kedua koperasi desa merah putih, kemudian instansi pemerintah lainnya, seperti BUMN ataupun BUMD, serta TNI-Polri melalui koperasi masing-masing," imbuhnya.

"Kami pantau di pasar dan outlet alhamdulillah sudah terdistribusi," tandasnya.