Berkas Lengkap, Tersangka Kasus Korupsi Pengelolaan Sampah DLHK Tangsel Segera Disidang

Pengelolaan sampah di Pemkot Tangsel tersebut dikerjasamakan dengan pihak swasta dari PT EPP dengan nilai kontrak Rp 75 juta.

Plh Asisten Intelijen Kejati Banten, Aditya Rakatama mengatakan, kasus dugaan korupsi tersebut bermula, saat adanya aksi unjuk rasa dari warga Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang.

"Warga protes ada sampah yang buang liar. Kemudian setelah ditelusuri, sampah tersebut berasal dari Tangerang Selatan," kata Aditya di kantor Kejati Banten, Selasa (4/2/2025).

Aditya menjelaskan, kasus itu awalnya ditelusuri oleh tim Intelijen Kejati Banten dan kemudian dilimpahkan ke pidana khusus (Pidsus).

Lanjut Aditya, tim pidsus menemukan adanya dugaan korupsi karena dari nilai kontrak Rp 75 miliar, untuk angkut Rp 50 miliar dan pengelolaan sampah Rp 25 miliar ada yang tidak dikerjakan.

"Yang tidak dikerjakan terkait pengelolaan sampahnya, karena memang perusahaan tersebut tidak memiliki kapasitas dan fasilitas untuk mengelola sampah," katanya.

Menurut Aditya, PT EPP sebagai penyedia pengelolaan sampah tidak menerapkan prinsip pengelolaan sampah yang terdiri dari reduce, reuse, dan recycle (3R).

Baca juga: Bupati Serang Instruksikan Pengelolaan Sampah Pakai Dana Desa, Apdesi Sambut Baik

Dalam kasus tersebut ungkap Aditya, penyidik telah menemukan adanya dugaan kongkalikong antara pihak swasta dan instansi terkait.

"Dari hasil pemeriksaan tim penyidik telah mendapatkan temuan bahwa sebelum terjadinya proses kontrak tersebut telah terjadi persekongkolan antara para pihak."

"Sehingga PT EPP yang tidak memiliki kapasitas dan fasilitas pengelolaan sampah mendapatkan kontrak tersebut," pungkasnya.