"Kami akan cari solusi dari permasalahan yang dihadapi, jangan sampai masalah ini dilanjutkan oleh generasi wali kota terpilih di tahun ini, kami berharap wali kota terpilih bisa lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat Cilegon," ungkapnya. 

Setelah ini, pihaknya akan menjalin komunikasi dengan pihak Kementerian Agama Kita Cilegon untuk sama-sama mencari solusi terbaik atas keadaan tersebut. 

Selain itu, pihaknya juga akan menjalin komunikasi bersama wali kota, anggota DPRD hingga instansi terkait untuk memperjuangkan hak para guru madrasah. 

"Yang kami tuntut selaku penggerak pendidikan, selaku guru menginginkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Cilegon khususnya madrasah se-Kota Cilegon menginginkan untuk lebih sejahtera," ucapnya. 

Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Cilegon, Rahmatullah membenarkan bahwa ribuan guru madrasah belum menerima honor selama tiga bulan.  

"Kami sudah mengajukan kepada bagian keuangan BPKPAD, namun saat dikonfirmasi ke BPKPAD, keuangannya yang tidak mencukupi sehingga tidak bisa direalisasikan," ujarnya saat ditemui di ruangan kerjanya, Jumat (3/1/2025).  

Rahmatullah menyebut, honor tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Kota Cilegon yang disalurkan melalui Kementerian Agama Kota Cilegon.  

Dari jumlah guru sebanyak 5.189 orang itu terbagi dari beberapa golongan.  

Mulai dari guru Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Tsanawiyah (MTs), guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ), guru ngaji lingkungan hingga guru ngaji masjid.  

"Besarannya bervariasi, guru madrasah sekitar Rp 675 ribu, guru ngaji dan guru TPQ sekitar Rp 375 ribu per bulan," ungkapnya.  

Dalam hibah tersebut, Pemkot Cilegon telah menganggarkan sekitar Rp 33 miliar untuk satu tahun, yang dibayarkan setiap triwulan sekali dengan jumlah sekitar Rp 8,27 miliar.  

Rahmatullah menyebut, dengan keadaan tersebut, pihaknya telah menerima keluhan sejumlah pihak.  

Baca juga: Ribuan Guru Madrasah Ancam Bakal Kepung Kantor Wali Kota Cilegon Jika Honor 3 Bulan Tidak Dicairkan

Sebab yang biasanya mereka terima setiap per triwulan, kata dia, namun per triwulan keempat ini terjadi kendala sehingga tidak terbayarkan.  

Menurut Rahmatullah, peristiwa ini baru terjadi di akhir tahun 2024 dan belum pernah terjadi sejak tahun 2000.  

"Ini baru di 2024, karena dalam perencanaan pendapatan dan belanja tidak balance, belanja lebih banyak pendapatan tidak sesuai target," ungkapnya.