TRIBUNBANTEN.COM - Terdapat sebanyak 9 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) atau kampus swasta di Provinsi Banten dan Jawa Barat yang akan ditutup dan izin operasionalnya dicabut.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, Lukman.

Ia mengatakan, empat kampus swasta akan ditutup oleh pihaknya.

Baca juga: 5 Kampus Swasta Favorit di Tangerang Banten untuk Calon Mahasiswa Baru Tahun 2025

Sedangkan lima kampus swasta dalam proses pencabutan izin operasional.

Lukman mengatakan alasan di balik pencabutan izin operasional beberapa perguruan tinggi diambil setelah melalui pertimbangan mendalam. 

Menurutnya, ada tiga aspek mendasar yang harus dipenuhi oleh sebuah institusi pendidikan tinggi: aspek hukum, sarana-prasarana, dan aspek keuangan.

Dia menjelaskan bahwa perguruan tinggi yang izinnya dicabut umumnya sudah tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan, seperti kepemilikan yang jelas, sarana dan prasarana yang memadai, serta keuangan yang sehat. 

"Kami menilai perguruan tinggi tersebut tidak lagi mampu membayar gaji dosen, sarana dan prasarana sudah tidak tersedia, dan bahkan ada yang mengalami penyimpangan dalam pengelolaan KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang mengarah pada penyalahgunaan dana," ujarnya, Sabtu (21/2/2025). 

Selain itu, beberapa perguruan tinggi juga terpaksa ditutup karena adanya pelanggaran serius terkait pengelolaan dana mahasiswa dan pelanggaran lainnya.

"Ada perguruan tinggi yang tidak memberikan biaya hidup (Kartu KIP) kepada mahasiswa sesuai ketentuan, bahkan dana tersebut diambil oleh pihak kampus," tambahnya.

Meskipun demikian, ia menekankan bahwa pencabutan izin operasional bukan berarti kampus tersebut ditutup secara fisik.

 "Kampus masih ada, tetapi izin operasionalnya dicabut, artinya kampus tidak lagi dapat menyelenggarakan kegiatan akademik."

"Mahasiswa yang terdampak akan dipindahkan ke perguruan tinggi lain yang memiliki kapasitas dan kualitas pembelajaran yang baik," jelasnya.

Hingga saat ini, sekitar 4.030 mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi yang izinnya dicabut telah dipindahkan ke kampus lain.

Proses ini, menurut Lukman, telah dipastikan aman tanpa adanya gangguan pada rekam jejak akademik mahasiswa.