RAPBD Banten 2026 Disorot, Demokrat Minta Proyeksi Dampak Fiskal Disajikan Transparan

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ahmad Haris

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Banten meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyajikan proyeksi dampak serta langkah mitigasi terkait potensi tekanan fiskal dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang membahas pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Gubernur Banten, Rabu (19/11/2025) sore.

Anggota Fraksi Demokrat yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Banten, Asep Hidayat, menegaskan bahwa fraksinya telah melakukan penelaahan mendalam terhadap nota keuangan APBD 2026.

Baca juga: Dihadiri 58 Anggota, DPRD Banten Gelar Rapat Paripurna Pandangan Fraksi Soal Raperda APBD 2026

Dokumen tersebut memuat gambaran kondisi ekonomi makro, arah kebijakan fiskal, hingga proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk tahun anggaran mendatang.

Tahun 2026 juga menjadi tahun pertama implementasi RPJMD 2025–2029, sehingga menjadi fase penting dalam penataan arah pembangunan daerah.

“Fraksi Partai Demokrat menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas penjelasan Saudara Gubernur dalam nota pengantar Raperda APBD 2026. Namun, tetap ada beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujar Asep saat menyampaikan pandangan umum fraksi.

Dalam RAPBD 2026, Pemprov Banten mengangkat tema pembangunan: “Memperkuat Pondasi Pemerataan Kesejahteraan melalui Pendidikan Inklusif dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan.”

Asep menyebut, Fraksi Demokrat secara umum menyambut baik arah pembangunan tersebut.

Peningkatan kualitas pendidikan dan infrastruktur dianggap sebagai fondasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Banten.

“Kami mengapresiasi upaya Pemprov Banten yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan infrastruktur, dan pemerataan pembangunan. Ini selaras dengan visi Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi,” ujarnya.

Namun demikian, Demokrat menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih konkret mengenai bagaimana keterbatasan anggaran akan memengaruhi realisasi program prioritas.

Asep menyoroti potensi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang dapat berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah.

“Kami mempertanyakan bagaimana Pemprov Banten akan mengatasi keterbatasan fiskal. Apa yang akan dikurangi, ditunda, atau disesuaikan akibat kemungkinan penurunan transfer ke daerah? Hal-hal ini harus dijelaskan secara transparan,” kata Asep.

Fraksi Demokrat kemudian mengusulkan agar Pemprov Banten memasukkan proyeksi dampak fiskal serta langkah mitigasi secara lebih komprehensif dalam dokumen RAPBD 2026.