Sinkron dengan Asta Cita, Arah Kebijakan Banten di Tahun 2027 Mulai Dipetakan

Ringkasan Berita:

• Provinsi Banten memulai pemetaan arah kebijakan politik dan stabilitas daerah untuk tahun 2027 melalui Forum OPD penyusunan Renja.
• Perencanaan diselaraskan dengan Asta Cita Presiden serta visi pembangunan “Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi”.
• Program prioritas mencakup infrastruktur, hunian layak, kesehatan tanpa diskriminasi, pendidikan gratis, penguatan UMKM, pariwisata, ketahanan pangan, investasi, dan pemerintahan bersih.

Laporan Jurnalis TribunBanten.com, Ahmad Haris

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Pemerintah Provinsi Banten mulai memetakan arah kebijakan politik dan stabilitas daerah untuk tahun 2027 sebagai fondasi utama percepatan pembangunan.

Langkah tersebut dibahas dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi bagian dari tahapan resmi siklus perencanaan pembangunan daerah. 

Melalui forum ini, program kerja Kesbangpol diselaraskan dengan arah pembangunan Provinsi Banten agar berjalan lebih terukur dan strategis.

Penyusunan Renja 2027 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi fondasi awal dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di tengah percepatan pembangunan. 

Baca juga: Kinerja Jasa Keuangan di Banten Awal 2026 Tumbuh Melambat, Perbankan jadi Penopang 

Pemerintah daerah menilai kondisi yang aman dan kondusif merupakan prasyarat utama agar seluruh agenda pembangunan dapat terlaksana secara optimal.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten, Novriyadi Purwansyah, menyampaikan bahwa perencanaan tahun 2027 dirancang sejalan dengan agenda nasional dan daerah. 

Sinkronisasi dilakukan dengan Asta Cita Presiden serta visi Gubernur Banten, yaitu “Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi”.

“Kesbangpol memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan dalam kondisi stabil, aman, dan kondusif,” ujarnya singkat.

Menurutnya, stabilitas keamanan dan ketertiban daerah merupakan prasyarat utama agar seluruh agenda pembangunan berjalan optimal.

Ia menyebutkan, keberhasilan delapan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur sangat bergantung pada kondisi daerah yang kondusif.

Program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dan hunian layak, layanan kesehatan tanpa diskriminasi, pendidikan gratis dan berkualitas, penguatan ekonomi dan UMKM, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan berkelanjutan, penciptaan iklim investasi yang sehat, hingga tata kelola pemerintahan yang bersih.

Menurut Novriyadi, tanpa stabilitas yang terjaga, berbagai target pembangunan berpotensi tidak berjalan optimal. Infrastruktur dapat terhambat, investasi melambat, pelayanan publik terganggu, bahkan kualitas demokrasi bisa menurun.

Karena itu, melalui forum OPD ini, Kesbangpol memperkuat sinergi dengan mitra strategis, termasuk unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta elemen masyarakat.