Ratusan Hektar Sawah Rusak, Pekerja Penggilingan Padi di Tangerang Minta Audiensi dengan DPR

TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG - Para pekerja yang tergabung dalam Paguyuban Pekerja Penggilingan Padi Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, mengajukan permohonan audiensi kepada Ketua Komisi IV DPR RI.

Langkah ini dilakukan menyusul dampak yang mereka rasakan akibat rusaknya ratusan hektare lahan persawahan di wilayah Kecamatan Pakuhaji.

Ketua Paguyuban Penggilingan Padi Pakuhaji, Yulianto, mengatakan kerusakan lahan pertanian tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha penggilingan padi serta nasib para pekerja.

Baca juga: Waspada Hujan! Ini Prakiraan Cuaca Banten, Jumat 10 April 2026

Menurutnya, berkurangnya pasokan gabah dari petani membuat sejumlah pabrik penggilingan tidak lagi beroperasi secara normal.

“Karena kesulitan pasokan gabah. Lahan pertanian diurug, saluran irigasi ditutup, otomatis sawah rusak dan tidak layak digarap,” ujar Yulianto, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut salah satunya dialami oleh pekerja di PT Mentari Kharisma Utama. Sejak tahun 2024, sekitar 500 pekerja terpaksa dirumahkan akibat minimnya pasokan bahan baku.

Padahal, perusahaan tersebut telah beroperasi sejak 2007 dan memiliki hubungan yang saling menguntungkan dengan para petani di sekitar wilayah tersebut.

Selama ini, pihak penggilingan padi juga memberikan pendampingan kepada petani, mulai dari pengelolaan lahan hingga penerapan metode pertanian berkelanjutan.

Namun, perubahan kondisi lingkungan pertanian membuat ekosistem tersebut terganggu.

“Sekarang semua terdampak. Petani dan pekerja sama-sama jadi korban,” jelasnya.

Yulianto menambahkan, kondisi paling terdampak dirasakan oleh masyarakat di Desa Laksana, Kalibaru, dan Kohod. Banyak warga yang kini kehilangan pekerjaan, bahkan sebagian petani terpaksa menjual lahannya dengan harga murah.

“Sudah tidak ada pilihan. Sawah rusak, tidak bisa digarap. Cari kerja juga sulit,” katanya.

Sebagai upaya mencari solusi, paguyuban pekerja telah mengirim surat permohonan audiensi kepada Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian.

Yulianto menyebut, surat tersebut telah diterima dan saat ini pihaknya masih menunggu jadwal pertemuan.

“Kami ingin menyampaikan aspirasi, memohon perhatian, perlindungan, dan solusi atas kondisi yang kami alami,” ujarnya.