Layangkan Surat Audiensi ke BNPB, Warga Huntara di Lebak Ancam Demo ke Istana Jika Tak Direspons

Menurutnya, pemerintah daerah sebelumnya telah mengikuti rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membahas rencana pembangunan huntap tersebut.

“Waktu itu kami bersama Pak Wakil Bupati hadir di rapat tingkat Menko. Diputuskan bahwa BNPB akan membangun pada bulan September. Kami sangat senang saat itu karena sudah ada kepastian akan dibangun,” katanya.

Namun, setelah rapat tersebut, keputusan tiba-tiba berubah.

“Begitu kami pulang ke Rangkasbitung, Pak Wakil langsung mengunjungi lokasi huntara dan menyampaikan kabar baik itu ke warga. Tapi mendadak, tanggal 1 Oktober, ada informasi bahwa pembangunan dialihkan ke Kementerian Perumahan Rakyat. Ya akhirnya bingung, karena kalau begitu, harus menunggu anggaran tahun 2026,” ungkapnya.

Lingga menambahkan, pihaknya sudah kembali menjalin komunikasi dengan Kementerian Perumahan Rakyat untuk memperjuangkan usulan pembangunan huntap bagi warga Lebakgedong.

“Sudah kami komunikasikan lagi, bahkan saya langsung melaporkan ke Pak Bupati. Usulan sudah masuk, tinggal menunggu rapat lanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, untuk pengerasan akses jalan menuju lokasi huntap, Lingga menyebutkan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2025.

“Kalau untuk pengerasan jalan, itu program dari provinsi dan rencananya dilaksanakan tahun ini,” pungkasnya.