BNPB dan Pemkab Lebak Gelar Sosialisasi Penggunaan Dana Tanggap Darurat Bencana

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Keuangan menggelar Sosialisasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB).  

Kegiatan ini diikuti perangkat daerah, Kecamatan, hingga lembaga penanggulangan bencana di Kabupaten Lebak. 

Sosialisasi tersebut bertujuan memperkuat pemahaman pemerintah daerah dalam pemanfaatan dana bersama untuk penanggulangan bencana.

Melalui skema PFB, daerah diharapkan memiliki akses pendanaan lebih cepat, terstruktur, dan berkelanjutan dalam menghadapi potensi bencana.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana, menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini digelar serentak di empat provinsi. 

Menurutnya, program tersebut menjadi upaya memperkuat kemampuan daerah dalam penganggaran penanggulangan bencana.

"Tujuannya membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam penganggaran dan penanganan bencana," ujarnya di Aula Multatuli Setda Lebak, Kamis (20/11/2025). 

Baca juga: BERITA TERKINI : 178 Orang Terjebak di Ranu Kumbolo, Status Gunung Semeru Naik Level jadi Awas

Andi mengatakan, anggaran penanggulangan bencana sering kali tidak mencukupi.

Sehingga kehadiran PFB untuk menjembatani kekurangan pendanaan, baik pada fase pra-bencana, tanggap darurat, maupun pascabencana.

“Melalui dana pool fund ini beberapa kegiatan bisa dilaksanakan pada seluruh fase penanggulangan bencana,” katanya. 

Andi berharap pemerintah daerah dapat segera memaksimalkan program yang tersedia dalam skema PFB.

Terlebih, Pemkab dapat mengusulkan program yang relevan melalui perangkat kerja atau OPD teknis.

“Urgensinya adalah agar program penanggulangan bencana di daerah bisa segera tertangani. Tinggal bagaimana OPD teknis mengusulkan program sesuai kebutuhan masing-masing,” bebernya. 

Baca juga: Jadwal Operasi Zebra Maung 2025 di Serang Hari Ini, Kamis 20 November : Cek Lokasi Razia

Terpisah, Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, mengapresiasi langkah BNPB dalam memperluas pemanfaatan dana penanggulangan bencana. 

Ia menilai, skema PFB akan sangat membantu daerah yang selama ini kesulitan memenuhi kebutuhan anggaran penanganan.

“Selama ini pemerintah daerah cukup kesulitan mencari dana penanganan. Dengan adanya bantuan ini, masyarakat juga pasti terbantu,” katanya. 

Menurutnya, kehadiran regulasi terbaru dari BNPB membuat mekanisme penanganan bencana lebih jelas dan mudah diterapkan. 

"Jadi Pemda pun diharapkan bisa lebih cepat lagi dalam  menindaklanjuti pengajuan program ini ke depannya," pungkasnya.