Bupati dan Wabup Lebak Tegas Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD: Jangan Sampai Hak Rakyat Dikebiri 

Laporan wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya dan Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah kompak menolak pemilihan kepala daerah dipilih oleh  DPRD.

Sekadar informasi, munculnya gagasan kepala daerah dipilih oleh DPRD berasal dari partai Golkar pada saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I tahun 2025).

Alasan pemilihan kepala daerah dipilih DPRD, lantaran ongkos politik pencalonan kepala daerah dianggap menguras biaya yang mahal. 

Baca juga: Demokrasi Tak Harus Langsung, DPRD Jawaban Pilkada Mahal

Dari usulan Golkar ini, kemudian direspon beberapa partai politik terutama partai pendukung Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. 

Ada beberapa partai yang telah memberikan pernyataan positif terhadap gagasan Partai Golkar tersebut. 

Sementara partai PDI Perjuangan, masih mempertimbangkan usulan tersebut dan menganggap usulan kepala daerah dipilih DPRD tidak efektif. 

Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya menilai, usulan tersebut masih dalam wacana, namun jangan sampai terjadi. 

Sebab, usulan kepala daerah dipilih langsung DPRD secara tidak langsung hak politik rakyat dikebiri. 

"Tapi saya pribadi jangan sampai hak rakyat dikebiri. Saya pribadi tidak setuju," katanya. 

Orang nomor satu di Lebak itu menilai, pemilihan kepala daerah dipilih DPRD akan mengakibatkan terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Artinya pemilihan langsung ada pada kedaulatan rakyat. Tapi kita serahkan kembali kepada pembuatan undang-undang pemilu ini harus kita kawal bersama," ujarnya. 

Menurut Hasbi, ongkos  pencalonan mahal tidak bisa dijadikan alasan kepala daerah dipilih langsung DPRD. 

Sebab, pada saat ia mencalonkan diri sebagai Bupati, tidak ada money politik.

"Tapi kalau untuk pembiayaan atribut dan lainya tidak bisa dihindarkan. Kalau bicara ongkos politik, buktinya Lebak bisa," ujarnya.