Presiden Prabowo Sebut DPR Setuju Cabut Besaran Tunjangan-Kunjungan ke LN

TRIBUNBANTEN.COM - Buntut dari meluasnya demo okeh rakyat di banyak daerah di Indonesia, lantaran sikap anggota DPR RI yang dinilai melukai masyarakat serta protes akan tunjangan DPR RI yang dinilai tak wajar, Presiden Prabowo Subianto turun tangan. 

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para ketua partai dan pimpinan DPR RI dan MPR RI, di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025). 

Usai pertemuan dengan para ketua partai dan pimpinan DPR RI dan MPR RI, Presiden Prabowo Subianto pidato dan kebijakannya, dalam membereskan masalah yang ada. 

Baca juga: Bawa Sajam dan Pentungan, Warga Sebut Pelaku Penjarahan Rumah Sri Mulyani Mirip Gengster

Berikut Pidato Presiden Berdasarkan Hasil Kesepakan dengan pimpinan Partai dan pimpinan DPR/MPR RI: 

Saudara-saudari sebangsa dan setanah air,  

Negara menghormati kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi murni dari masyarakat.  

Terhadap petugas yang melakukan kesalahan, Polri telah melakukan pemeriksaan dengan cepat, transparan, dan terbuka kepada publik. 

Para pimpinan DPR juga telah sepakat akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, dan bagi para Ketua Umum Partai Politik, saya telah mendapat laporan bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap para anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru, terhitung 1 September 2025.  

Kami menghormati kebebasan berpendapat, seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan UU 9 Tahun 1998.  

Aspirasi dapat disampaikan secara damai, namun jika ada aktivitas anarkis, perusakan fasilitas umum, hingga penjarahan, itu pelanggaran hukum dan negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya.  

Kepada Polri dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku.  

Kepada pimpinan DPR, kementerian, dan lembaga, saya minta untuk mengundang tokoh masyarakat hingga mahasiswa, untuk berdialog langsung, menerima masukan, dan koreksi.  

Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi secara damai. Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti.  

Saya minta seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah dan tetap tenang.  

Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil dan tertinggal.  

Mari kita jaga persatuan nasional.  

Indonesia sudah berada di ambang kebangkitan, jangan mau diadu domba. 

Suarakan aspirasi dengan damai, tanpa kerusuhan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum.  

Semangat nenek moyang kita adalah gotong royong. Marilah kita bergotong royong menjaga lingkungan, keluarga, dan negara kita.  

Jakarta, 31 Agustus 2025. 

Ketua Umum hingga Sekjen Ormas Tekankan Pentingnya Persatuan Bangsa 

Pemimpin Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerima sejumlah ketua umum dan Sekjen organisasi masyarakat (ormas) Islam Indonesia, di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, (30/8/2025). 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staguf, dalam keterangannya menyampaikan, bahwa pertemuan tersebut membahas persoalan bangsa secara menyeluruh, termasuk kerja sama menghadapi tantangan yang ada.  

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan pentingnya menjaga persatuan bangsa melalui peran ormas Islam.  

Haedar pun mengapresiasi sikap terbuka Presiden dalam menerima masukan dari para pimpinan ormas.  

Lebih lanjut, Ketum Muhammadiyah menekankan pentingnya menjaga demokrasi agar tidak disalahgunakan. 

PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Nafa Urbach  

DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI. 

Hal itu akan berlaku, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 besok.  

Berikut Siaran Pers DPP PAN Terkait Pemberhentian Eko Patrio dan Uya Kuya: 

Siaran Pers DPP PAN 

Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025. 

PAN menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. 

Demikian Siaran Pers ini dibuat disertai dengan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat menata kembali untuk perjuangan di masa depan. 

Jakarta, 31 Agustus 2025.

Nasdem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach 

Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI.  

Hal ini disampaikan dalam siaran pers DPP NasDem yang diteken Surya Paloh, Minggu (31/8/2025).  

"Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem," tulis NasDem dalam keterangannya.  

Penonaktifan ini tak lepas dari ucapan dua anggota partai tersebut yang dinilai menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, sehingga menyimpang dari perjuangan Partai NasDem.  

Penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI Fraksi NasDem akan berlangsung mulai 1 September 2025.