Mantan Pimpinan KPK Bicara Kemungkinan Nadiem Makarim Jadi Tersangka di 2 Kasus Berbeda

TRIBUNBANTEN.COM - Nama Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019-2024 kini tengah menjadi sorotan.

Pasalnya, mantyan Bos Gojek itu terjerat kasus korupsi di lingkungan Kemendikbudristek RI yang menjeratnya.

Nadiem Makarim terjerat di dua kasus korupsi yang sama-sama berkaitan dengan program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019-2023.

Baca juga: Nadiem Makarim Sebut Nama Tuhan Usai Jadi Tersangka Korupsi Chromebook : Allah Tahu Kebenarannya

Akan tetapi, dua kasus tersebut ditangani dua lembaga penegak hukum yang berbeda, yakni:

Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chrome atau Chromebook - ditangani oleh Kejaksaan Agung RI (Kejagung), Kasus dugaan korupsi layanan penyimpanan data Google Cloud - diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kedua kasus terjadi pada masa pandemi Covid-19, ketika Kemendikbudristek RI mendorong pembelajaran daring (dalam jaringan/online).

Chromebook dan layanan penyimpanan Google Cloud sendiri merupakan bagian dari ekosistem teknologi untuk mendukung pendidikan jarak jauh.

Lantas, apakah mungkin Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dan dihukum untuk dua kasus yang ditangani dua instansi yang berbeda pula?

Ada Peluang Nadiem Makarim Dihukum di Dua Kasus Korupsi yang Berbeda

Wakil Ketua KPK 2011-2015 Bambang Widjojanto menyebut, Nadiem Makarim bisa saja diperiksa dan dihukum untuk dua kasus tersebut.

Ia menegaskan, yang tidak diperbolehkan adalah apabila seseorang diperiksa dua kali atau dihukum dua kali untuk satu kasus.

Hal ini dia sampaikan dalam podcast MENTRI EX JOKOWI NADIEM MAKARIM RESMI JADI TERSANGKA!! yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Bambang Widjojanto, Jumat (5/9/2025).

"Yang enggak boleh itu, kalau ada satu kasus, dia diperiksa dua kali dan dihukum jadi dua kali. Enggak boleh begitu," kata Bambang.

"Cuman, kalau seseorang ini melakukan banyak kejahatan, dia boleh diperiksa atas kasus yang berbeda-beda. Itu boleh," lanjutnya.

"Misalnya yang ini. Yang satu itu kaitannya dengan pengadaan Chromebook. Yang satu lagi soal layanan Google Cloud. Itu kan dua isu yang beda," imbuhnya.

Kemudian, Bambang Widjojanto menyebut, seseorang bisa dihukum untuk dua kasus yang diusut satu lembaga yang sama maupun dua lembaga yang berbeda.

"Sehingga, orang bisa dihukum dengan dua kasus di satu lembaga, di sini baru kemudian kena lagi, misalnya Kejaksaan Agung memeriksa dengan dua kasus ini," kata pria yang akrab disapa BW tersebut.

"Tapi, bisa saja masing-masing lembaga yang punya otoritas itu kemudian yang satu meriksa ini, yang satu meriksa ini," imbuhnya.

Meski begitu, Bambang Widjojanto juga memiliki saran, sebaiknya jika seseorang dijerat beberapa kasus, maka kasus-kasus itu dihimpun dan digelarkan pemeriksaan secara bersamaan agar lebih efisien.

"Sebaiknya kalau ada satu orang yang punya beberapa kasus, kasusnya itu dihimpun kemudian diperiksa dalam waktu yang bersamaan," ujar pengacara kelahiran DKI Jakarta, 18 Oktober 1959 itu.

"Sehingga penanganan orang itu bisa lebih cepat, lebih efisien dan tidak ada kesan orang ini dihukum kali berkali-kali, walaupun bisa saja satu orang melakukan berbagai macam kejahatan, kan" jelasnya. 

"Jadi yang tidak boleh itu, orang dihukum dua kali atas tindakan yang dilakukannya satu kali. Atas tindakan yang sama, dihukum dua kali apalagi oleh dua lembaga yang berbeda, itu enggak boleh," paparnya.

"Cuman, sekarang yang satu layanan Google Cloud, yang satu lagi pengadaan Chromebook, itu kasus yang kepisah. Jadi, bisa [dihukum untuk dua kasus berbeda yang ditangani dua lembaga berbeda pula]," tegasnya.

Pakar Hukum UI Sebut Jokowi Potensial Ikut Tanggung Jawab di Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Nadiem Makarim

Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpotensi bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi Chromebook, oleh tersangka mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Melansir Tribunnews, pendapat itu disampaikan dosen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Febby Mutiara Nelson.

Dia menjelaskan, aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa kecuali, termasuk presiden, apabila terbukti terlibat secara aktif.

“Kalau nanti dalam proses hukum terbukti bahwa presiden secara aktif terlibat atau memberikan perintah yang melanggar hukum dalam program chromebook ini, maka tentu pertanggungjawaban pidana tidak bisa dikecualikan,” kata Febby saat dihubungi, Jumat (5/9/2025).

Ia menekankan, prinsip dasar dalam hukum pidana mengatur setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban, terlepas dari jabatannya.

"Dalam prinsip hukum pidana, setiap orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum bisa dimintai pertanggungjawaban, tidak peduli jabatannya, kecuali ada alasan pembenar atau alasan pemaaf,” kata Febby.

Dengan begitu, meski secara umum tanggung jawab hukum berada di level kementerian, Febby menilai tidak bisa menutup kemungkinan adanya konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika bukti keterlibatan langsung ditemukan dalam penyidikan.

Kejaksaan Agung telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019–2022.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Nurcahyo Jungkung Madyo, menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang cukup mengenai keterlibatan Nadiem.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ia akan mendekam selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Atas perbuatannya, Nadiem disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan penetapan ini, total sudah ada lima orang tersangka dalam perkara korupsi Chromebook.

Selain Nadiem, empat nama lainnya adalah Jurist Tan, mantan Staf Khusus Mendikbudristek; Ibrahim Arief, mantan konsultan Kemendikbudristek; Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud tahun 2020–2021; dan Mulatsyah, Direktur Sekolah Menengah Pertama sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran Kemendikbud tahun 2020–2021.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com