Guru Honorer Madrasah Pandeglang Ikut Demo di Istana Negara, Kepala Kemenag: Bikin Repot Pemerintah

Laporan wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM,PANDEGLANG - Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Pandeglang, Lukmanul Hakim menanggapi terkait aksi demonstrasi guru honorer sekolah madrasah swasta di Jakarta. 

Sebagaimana diketahui, sebanyak 1000 orang guru honorer yang mengajar di sekolah madrasah di Kabupaten Pandeglang, melaksanakan aksi demonstrasi di Istana Presiden, Kamis (30/10/2025). 

Tidak hanya dari Pandeglang saja yang ikut aksi demonstrasi, melainkan seluruh guru honor madrasah dari berbagai daerah di Indonesia juga ikut melaksanakan aksi demonstrasi. 

Baca juga: Dishub Banten akan Pasang 22 Rambu Larangan Truk Tambang Melintas, Ini Daftar Lokasinya

Lukman mengaku, bahwa Kemenag Pandeglang tidak mengetahui dan tidak mendapatkan tembusan rencana aksi demontrasi guru honorer madrasah sebelum berangkat ke Jakarta. 

"Tidak tahu saya sebelumnya, hanya saja ada laporan dari pak Kasi kalau guru-guru akan demo ke Jakarta," ujarnya dalam sambungan telepon, Jumat (31/10/2025). 

Lukman menyebut, aksi demonstrasi yang di ikuti guru honorer madrasah Pandeglang membuat pemerintah repot. 

"Saya juga menyampaikan kepada pak Kasi "udah gak usah, bikin repot pemerintah aja" Tapi kata pak kasi mereka sudah di sana," katanya. 

Pada saat ditanya, bagaimana sikap Kemenag terhadap guru honorer yang melaksanakan aksi demonstrasi? Lukman menilai, bahwa aksi demonstrasi adalah memaksa.

"Maksud saya bersurat saja dulu sih, secara administrasi. Kalau saran saya sih begitu, bersurat dulu, kemudian audiensi dengan DPR, Kemendiknas dan Mentri Keuangan, maksud saya begitu," ujarnya. 

Lukman mengatakan, bahwa tidak ada peluang bagi para guru honorer sekolah madrasah swasta diangkat menjadi ASN PPPK

Namun, jika pemerintah mengatur regulasi soal itu  maka dimungkinkan bisa. 

Terlebih, guru madrasah di Kabupaten Pandeglang cukup banyak. 

"Namun, karena regulasi sementara ini belum ada, jadi belum ada peluang bagi guru madrasah untuk ikut seleksi PPPK," katanya. 

Baca juga: Sindir PDIP Belum Berdamai dengan Sejarah, PSI Setuju Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional

"Ujung-ujungnya kan penghasilan, statusnya apapun kalau pemerintah mensejahterakan ya sah-sah saja," sambungnya.