Respon Guru Madrasah Usai Disebut 'Bikin Pemerintah Repot' oleh Kemenag Pandeglang

Laporan wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Koordinator aksi nasional madrasah, Fahru Rizal menanggapi terkait pernyataan Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Pandeglang, yang menyebut aksi demonstrasi honorer di Jakarta membuat pemerintah repot. 

Sebagai diketahui, Kepala Kemenag Pandeglang, Lukmanul Hakim menyebut, bahwa aksi demonstrasi yang diikuti guru honorer madrasah Pandeglang membuat pemerintah repot. 

Fahru menyatakan, bahwa Kemenag Pandeglang sebelumnya tidak mengetahui proses perjuangan para guru honorer madrasah. 

Baca juga: Guru Honorer Madrasah Pandeglang Ikut Demo di Istana Negara, Kepala Kemenag: Bikin Repot Pemerintah

Sebab, sebelum melakukan aksi demonstrasi di Jakarta, pihaknya sudah menempuh jalur audiensi bersama para pihak terkait. 

Di antaranya, Kemenag RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementrian Keuangan (Kemenkeu), DPR Komisi II dan Komisi VIII.

"Kemenag yang engga tahu. Bahwa aksi ini sebelumnya sudah menempuh jalur audiensi dengan beberapa pihak terkait," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/10/2025). 

"Titik puncak di akhir adalah Presiden," sambungnya. 

Kendati demikian, Fahru memaklumi dengan segala kesibukan Kemenag tidak mengetahui perjalan dan gerakan yang dibangun sampai ke tingkat Pusat. 

"Tidak masalah. Kami memaklumi dengan segala kesibukan. Kami hanya menyampaikan hak kepada pemangku kebijakan di tingkat Pusat, dan Alhamdulillah selama ini respon cukup memberikan perkembangan sangat baik," ujarnya. 

"Padahal di media sosial (medsos) viral banget. Kita audiensi," sambungnya. 

Menurut Fahru, semua guru honorer madrasah yang kemarin ikut demonstrasi optimis, bahwa Presiden Prabowo Subianto dapat mengabulkan harapan para guru madrasah. 

"Kami yakin, Pak Prabowo dalam hal ini sangat memberikan perhatian yang sangat lebih terhadap dunia pendidikan. Ada sekolah rakyat dan sekolah garuda," ujarnya. 

"Dari sekian banyak tuntutan,  Alhamdulillah satu persatu terkabulkan. InsyaAllah optimis terkabul."

"Dan berharap perhatian lebih terhadap guru-guru madrasah swasta, yang juga sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa mendukung visi asta cita program pemerintahan Prabowo," sambungnya. 

Tanggapan Kepala Kemenag Pandeglang 

Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Pandeglang, Lukmanul Hakim menanggapi terkait aksi demonstrasi guru honorer sekolah madrasah swasta di Jakarta. 

Sebagaimana diketahui, sebanyak 1.000 orang guru honorer yang mengajar di sekolah madrasah di Kabupaten Pandeglang, melaksanakan aksi demonstrasi di Istana Presiden, Kamis (30/10/2025). 

Tidak hanya dari Pandeglang saja yang ikut aksi demonstrasi, melainkan seluruh guru honor madrasah dari berbagai daerah di Indonesia juga ikut melaksanakan aksi demonstrasi. 

Lukman mengaku, bahwa Kemenag Pandeglang tidak mengetahui dan tidak mendapatkan tembusan rencana aksi demontrasi guru honorer madrasah sebelum berangkat ke Jakarta. 

"Tidak tahu saya sebelumnya, hanya saja ada laporan dari pak Kasi kalau guru-guru akan demo ke Jakarta," ujarnya dalam sambungan telepon, Jumat (31/10/2025). 

Lukman menyebut, aksi demonstrasi yang di ikuti guru honorer madrasah Pandeglang membuat pemerintah repot. 

"Saya juga menyampaikan kepada pak Kasi "udah gak usah, bikin repot pemerintah aja" Tapi kata pak kasi mereka sudah di sana," katanya. 

Pada saat ditanya, bagaimana sikap Kemenag terhadap guru honorer yang melaksanakan aksi demonstrasi? Lukman menilai, bahwa aksi demonstrasi adalah memaksa.

"Maksud saya bersurat saja dulu sih, secara administrasi. Kalau saran saya sih begitu, bersurat dulu, kemudian audiensi dengan DPR, Kemendiknas dan Mentri Keuangan, maksud saya begitu," ujarnya. 

Lukman mengatakan, bahwa tidak ada peluang bagi para guru honorer sekolah madrasah swasta diangkat menjadi ASN PPPK

Namun, jika pemerintah mengatur regulasi soal itu maka dimungkinkan bisa. 

Terlebih, guru madrasah di Kabupaten Pandeglang cukup banyak. 

"Namun, karena regulasi sementara ini belum ada, jadi belum ada peluang bagi guru madrasah untuk ikut seleksi PPPK," katanya. 

"Ujung-ujungnya kan penghasilan, statusnya apapun kalau pemerintah mensejahterakan ya sah-sah saja," sambungnya.

Lukman menambahkan, bahwa gaji guru honorer madrasah dengan status inpasing sudah ditambah oleh Kemenag, yakni sebesar Rp500.000 dan dibayarkan setiap bulan sekali. 

"Kalau untuk gaji guru madrasah saat ini, sebesar Rp500.000 melalui inpasing. Itu dibayarkan selama tiga bulan sekali," katanya. 

Ditambahkannya, guru madrasah di Kabupaten Pandeglang sendiri cukup banyak, namun ia tidak menyebutkan jumlahnya secara jelas.