Pendidikan Kunci Putus Kemiskinan, DPRD Minta Pemkab Pandeglang Serius Atasi Anak Tidak Sekolah

Ringkasan Berita:

• Data Siswa: Per 4 Februari 2026, tercatat sebanyak 42.415 anak di Pandeglang tidak bersekolah.
• Pandeglang memiliki angka kemiskinan tertinggi di Banten (8,51 persen atau sekitar 105.350 jiwa).
• DPRD menekankan bahwa rendahnya kualitas SDM akibat putus sekolah akan melanggengkan kemiskinan struktural.

Laporan wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM,PANDEGLANG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Banten, diminta serius menangani persoalan pendidikan.

Terutama mengenai penanganan anak tidak sekolah (ATS). 

Demikian disampaikan langsung Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang, Tb Udi Juhdi. 

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Pandeglang, per tanggal 4 Febuari 2026, jumlah anak tidak sekolah mencapai 42.415 siswa. 

"Pemkab harus serius yah melakukan langkah-langkah konkrit, supaya bisa memotivasi anak-anak agar kembali melanjutkan sekolahnya," ujarnya dalam sambungan telepon, Kamis (12/2/2026). 

Politisi Gerindra itu menyarankan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) untuk melakukan sosialisasi ke tiap-tiap sekolah.

"Sosialisasinya dimulai dari tingkat sekolah dasar, sampai tingkat pertama seperti itu," katanya. 

Ia menilai, pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan di Pandeglang.

Baca juga: Perceraian dan Ekonomi Jadi Penyebab Anak Tidak Sekolah di Pandeglang Naik

Tertinggi di Banten

Angka kemiskinan di Pandeglang saat ini tercatat paling tinggi di Banten, dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lainya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ada sebanyak 105,35 jiwa atau 8,51 warga Pandeglang masih hidup di bawah garis kemiskinan. 

"Jika sumber daya manusia (SDM) nya mumpuni, secara otomatis kemiskinan akan berkurang. Karena mereka mampu berkreasi dan berinovasi sesuai kemampuannya masing-masing," katanya. 

Menurutnya, jika ATS di Pandeglang terus dibiarkan dan tidak diatasi khawatir dapat mempengaruhi terhadap kualitas SDM dan menciptakan kemiskinan struktural.

"Artinya, kalau SDM nya lemah, kemudian anak tidak sekolah nya banyak, kemiskinan struktural pasti akan selalu bertambah. Dan ini harus jadi perhatian serius Pemkab," pungkasnya.