Janji Kampanye WH-Andika Belum Terealisasi, Bangun Sekolah Hingga Tempat Baca
Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim-Andika Hazrumy, telah memimpin provinsi itu sejak 12 Mei 2017.
Penulis: Marteen Ronaldo Pakpahan | Editor: Glery Lazuardi
lihat foto
Laporan wartawan TribunBanten.com, Rizki Asdiarman
TRIBUNBANTEN.COM, BANTEN - Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim-Andika Hazrumy, telah memimpin provinsi itu sejak 12 Mei 2017.
Namun, selama tiga tahun menjabat terdapat sejumlah janji-janji kampanye yang belum terealisasi.
Di antaranya, yaitu peningkatan pendidikan dan mengentaskan angka kemiskinan.
• Polda Banten: Kewajiban Polisi Mengamankan Objek Vital, Semua Tindakan Dilakukan Sesuai SOP
• Potret 20 Tahun Banten, Warga Desa di Pandeglang Masih Kebingungan Tempat Tinggal
Pengamat Kebijakan Publik Banten Uday Suhada menyoroti kepemimpinan WH-Andik di bidang sosial dan pendidikan.
"Pemerintahan WH-Andhika dalam sektor sosial dan pendidikan saya kira tidak serius dan terkesan main-main," kata dia, Senin (5/10/2020).
Pada waktu kampanye, kata dia, WH-Andika menjanjikan pembangunan 150 unit baru SMA/SMK di Banten.
Namun, nyatanya, dia menilai sudah tiga tahun mereka menjabat hanya mampu membangun sekitar 25 persen.
Selain itu, sebagai wakil Gubernur Banten Andika pernah menjanjikan membangun tempat baca di setiap Kecamatan di Provinsi Banten.
"Nyatanya tak satupun dan tidak terbukti. Tidak ada kesesuaian antara perencanaan dan janji dengan realita," ujarnya.
Padahal, dia mengingatkan, tujuan memisahkan diri dari Jawa Barat, karena keinginan untuk maju.
• Refleksi HUT ke-20 Banten, Pengamat Sebut WH-Andika Belum Berhasil Atasi Kemiskinan
• HUT ke-20 Banten, Kondisi Jalan Rusak dan Tak Beraspal di Pandeglang, Warga: Pemerintah Hanya Janji
Dia menilai kebijakan Banten memisahkan diri, sebagai wujud konkrit membangun kemajuan, tetapi alhasil di usia yang ke 20 tahun Banten masih seperti ini.
"Dulu kami merasa dianaktirikan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Pandeglang, Agus Khotibul Umam, menyoroti tingginya angka kemiskinan di Provinsi Banten.
Menurut dia, harus dilakukan upaya pengawalan program sosial.
