Breaking News:

Penyelesaian Dualisme Partai Demokrat Kini di Tangan Kementerian Hukum dan Ham

Pihak Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) berwenang menentukan keabsahan atau legalitas suatu partai politik.

Editor: Glery Lazuardi
Tribunnews.com/Vincentius Jyestha
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly usai memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Jakarta, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020). 

TRIBUNBANTEN.COM, JAKARTA - Pihak Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) berwenang menentukan keabsahan atau legalitas suatu partai politik.

Sehingga, kementerian yang dipimpin Yasonna Laoly itu yang dapat menyelesaikan dualisme di Partai Demokrat.

Menkumham Yasonna Laoly, berjanji akan bersikap objektif dalam menangani dualisme Partai Demokrat.

Ia pun meminta pemerintah tak dibawa masuk ke dalam kisruh internal Demokrat.

“Tunggu saja, kita obyektif kok, jangan main serang yang tidak ada dasarnya yang berlaku itu supaya dicatat itu saja," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: AHY dan 34 DPD Demokrat Datangi Kantor Kemenkumham Hari Ini, Ini Tujuannya

Baca juga: Moeldoko Masih Bisa Batal Jadi Ketum Demokrat Asalkan Kubu AHY Berani Lakukan Ini

Yasonna mengatakan ia telah menerima laporan dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atas berlangsungnya Kongres Luar Biasa (KLB) yang telah menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum.

Namun, Yasonna menilai masalah tersebut masih bersifat internal selama belum ada pengajuan berkas pengesahan kepengurusan KLB tersebut.

"Nanti kalau KLB datang kita akan menilai semua secara sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, itu yang penting,” ujar Yasonna.

Yasonna pun meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak menuding pemerintah terlibat dalam dualisme tersebut.

"Hanya saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, saya pesan tolong Pak SBY dan jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begitu," kata Yasonna.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved