Kabupaten Serang Capai Nilai Baik di MCP yang Ditetapkan KPK Dalam Pencegahan Pemberantasan Korupsi
Pemerintah Kabupaten Serang mendapatkan nilai 83 persen atau relatif baik dari hasil Monitoring Center of Prevention (MCP).
lihat foto
“Karena kita mau intervensi lebih jauh, kita tunggu kondisi perekonomian menjadi stabil dulu, kalau sudah stabil kita bisa lanjut pemasangan alat perekam pajak di hotel, restoran, tempat hiburan, tempat parker,”ucapnya.
“Kalau untuk di tahun ini kita coba perkuat regulasi bagi wajib pajak perusahaan ataupun wajib pajak lainnya, yang tidak mau dipasang alat perekam pajak nanti kena sanksi administrasi sampai pencabutan izin,”tegas Linda.
Baca juga: Mengenal Pondok Pesantren Nurul Abror di Kabupaten Serang, Punya Program Unggulan Tahfidzul Quran
Baca juga: Masak Mi Instan Ditinggalkan, Rumah Warga Kecamatan Ibin Kabupaten Serang Terbakar, Rusak Parah
Masih terkait dengan pajak, Linda membeberkan sebenarnya konsen yang membayar pajak adalah konsumen ini harus di pahami oleh masyarakat.
Jadi, ketika menginap di hotel, makan di restoran, beli apa saja sudah dikenakan pajak.
“Jadi kita cuma nitip pajak ke pihak hotel maupun restoran, kalau tidak di teruskan apa? korupsi bukan,?”tegas Linda.
Di sisi lain terkait PPJB atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Linda juga meminta kepada Bupati Serang dan Ketua DPRD supaya mendukung juga pengawasannya.
“Apa sih kegiatan PPJB, supaya bupati dan ketua dewan aman awasi dari HPS (herga perkiraan sendiri) nya sampai audit, jadi itu yang dilakukan inspektorat,”jelas Linda.
Hadir dalam Rapat Kegiatan Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Serang, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Ketua DPRD Bahrul Ulum, Sekda, Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Inspektur Rachmat Jaya, Kepala BPN Serang dan para Kepala OPD.
Baca juga: Ratusan Kitab Syekh Nawawi Masih Tersimpan Rapi di Bait Nawawi Kabupaten Serang, Dipakai hingga Kini
Baca juga: Disnaker Kabupaten Serang Segera Buka Posko Pengaduan THR, Wajib Diberikan Maksimal H-7 Lebaran
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, berdasarkan hasil penjelasan dari pihak KPK tahap pertama pemda akan konsisten dalam pengamanan aset untuk diterbitkan sertifikat.
Pihaknya juga akan melibatkan camat dan kepala desa, karena kalau hanya dilakukan oleh Bagian Aset Pemkab Serang akan kesulitan.
“Tadi Bu Linda menyampaikan ada prioritas untuk kecamatan daerah yang potensi untuk PADnya, kita akan bagi secara teknis dengan Pak Sekda melakukan rapat koordinasi secara khusus dengan BPN dan BPKP. Dari tahapan itu kalau dibutuhkan perbup (peraturan bupati) ya saya keluarkan peraturan bupati,”ujarnya.
Diketahui, Pemkab Serang menargetkan sertifikat aset sebanyak 431 sertifikat aset.
“Untuk saat ini yang sudah 290 aset yang dikeluarkan sertifkatnya dari BPN,”ungkap Tatu.
Kemudian terkait pajak, Tatu menargetkan pada tahun 2022 akan kembali meningkatkan penagihan pajak. Mengingat, saat ini masih dalam masa pandemi dan ekonomi belum pulih.
“Mudah-mudahan tahun depan sudah normal, kita lakukan untuk meningkatkan pajak. Tahun kemaren waktunya memperbaiki nilai masuk zona nilai tanah, tapi tidak bisa karena kondisi ekonomi tidak memungkinkan,”ujarnya.
