Breaking News:

Hasil Investigasi Ombudsman: BKN dan KPK Diduga Lakukan Penyimpangan Prosedur Alih Status Pegawai

Ombudsman RI mengumumkan laporan hasil akhir pemeriksaan terkait pelaksanaan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK

Editor: Glery Lazuardi
Hasil Investigasi Ombudsman: BKN dan KPK Diduga Lakukan Penyimpangan Prosedur Alih Status Pegawai
istimewa
logo Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten

TRIBUNBANTEN.COM - Ombudsman RI mengumumkan laporan hasil akhir pemeriksaan terkait pelaksanaan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan laporannya, Ombudsman mengungkapkan menemukan dugaan
penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) diduga melanggar karena diduga memanipulasi tanggal saat pembuatan perjanjian kerja sama.

Baca juga: UPDATE 112 Pegawai KPK Terpapar Covid-19, Satu Penyidik Asal Polri Meninggal Dunia

Baca juga: Manajemen Pelaksana Sebut Kartu Prakerja Telah Dinyatakan Clean and Clear Oleh KPK

Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan nota kesepahaman pengadaan barang dan jasa melalui swakelola antara Sekjen KPK dan Kepala BKN ditandatangani pada 8 April 2021 dan kontrak swakelola ditandatangani 20 April 2021.

"Namun, dibuat tanggal mundur 27 Januari 2021," kata dia, dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7/2021).

Pelaksanaan TWK dimulai sejak Maret 2021, jauh sebelum perjanjian kerja sama itu ditandatangani.

Menurut Ombudsman, dapat dipastikan nota kesepahaman dan kontrak swakelola itu belum ada sama sekali saat TWK digelar.

Menurut dia, ada penyimpangan prosedur yang cukup serius baik dalam tata kelola suatu lembaga dan terkait masalah hukum.

"Ombudsman berpendapat KPK dan BKN melakukan penyimpangan prosedur. Satu, membuat kontrak tanggal mundur. Kedua, melaksanakan kegiatan TWK di tanggal 9 Maret 2021 sebelum adanya penandatanganan nota kesepahaman dan kontrak swakelola," ujarnya.

Baca juga: PLT Juru Bicara Ali Fikri dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Positif Covid-19, Begini Kondisi Terkini

Baca juga: Gedung KPK Disorot Laser Berani Jujur Pecat Hingga Mosi Tidak Percaya, Ada Apa?

Mendengar pemaparan Ombudsman, pegawai KPK nonaktif Rasamala Aritonang mempertimbangkan untuk melaporkan pimpinan KPK melalui jalur hukum.

Setidaknya, kata dia, ada tiga mekanisme hukum yang dapat ditempuh.

Di antaranya pengaduan etik ke Dewan Pengawas KPK, pengaduan administrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan pengaduan ke pihak kepolisian untuk mengungkap dugaan fabrikasi beberapa dokumen pendukung keputusan pimpinan KPK, jika internal KPK dinilai tidak mampu mengusut perkara tersebut.

"Kalau memang nanti ditemukan dugaan kuat berdasarkan bukti tersebut, tentu yang punya kewenangan pihak kepolisian," kata Rasamala.

Menurut dia, proses hukum pidana memungkinkan jika upaya pimpinan KPK dalam memutus hubungan kerja penyelidik dan penyidik terbukti menghambat penanganan korupsi.

Namun, ia mengatakan langkah tersebut baru akan dilakukan setelah pihaknya rampung mempelajari hasil temuan Ombudsman dan bukti-bukti terkait. Rasamala memberikan tenggat waktu sebelum akhir tahun untuk membawa kasus ini ke ranah hukum.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved