Beredar Poster 'Jokowi End Game' pada 24 Juli, Polisi: Hindari Kerumunan, Apa PPKM Mau Diperpanjang?

TRIBUNBANTEN.COM - Gelombang aksi unjuk rasa menolak kebijakan PPKM Darurat atau level 4 muncul di sejumlah daerah.

Bahkan, pada Sabtu (24/7/2021), akan ada aksi massa bertajuk 'Jokowi End Game'.

Imbauan untuk melakukan long march dari Glodok ke Istana Negara beredar di media sosial.

"Mengundang seluruh elemen masyarakat!! Untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya," demikian seruan pada poster tersebut, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Selama PPKM Darurat, BI Banten Edarkan Uang Rp 56,59 Miliar per Hari, Naik 33,24% dari Juni 2021

Baca juga: Pekerja di Wilayah PPKM Level 4 Dapat Subsidi Gaji Rp 1 Juta, Warga Kota Serang Termasuk

Menanggapi seruan itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus meminta agar warga tidak melakukan kerumunan.

"Lihat rumah sakit, kuburan, sudah penuh. Apa mau diperpanjang PPKM ini sementara masyarakat mengharapkan supaya bisa relaksasi. Tapi intinya di sini bagaimana masyarakat mau sadar, mau disiplin hindari kerumunan," ujar Yusri kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (23/7/2021).

Melalui penerapan PPKM Darurat dan dilanjutkan menjadi PPKM level 4, angka COVID menurun sehingga pemerintah melakukan relaksasi.

"Coba bagaimana kalau bikin lagi kegiatan kumpul-kumpul menyampaikan pendapat di panggung dan membuat kerumunan, apakah tidak bisa menjadi klaster kerumunan lagi? Tolong temen-temen yang berniat akan melakukan kegiatan penyampaian pendapat, gunakan (media sosial) dengan bijak," tuturnya.

Dia mengimbau elemen masyarakat menyampaikan pendapatnya ke Polda Metro Jaya.

"Silakan kalau mau menyampaikan pendapat, datang ke Polda Metro, akan kita terima. Secara bijak untuk kita bisa hindari kerumunan supaya jangan jadi klaster lagi. Bagaimana kita bisa relaksasi kalau kegiatan kerumunan lagi. Kasihan rumah sakit-kuburan udah penuh," jelasnya.

Polda Metro Jaya siap menerima perwakilan yang akan menyampaikan pendapatnya.

"Kami mengimbau tolong temen-temen, saudara-saudara kami yang mau melakukan kegiatan kerumunan, itu menyampaikan pendapat sampaikan dengan bijak, silakan datang perwakilan atau kita selesaikan dengan bijak juga," tuturnya.

Sejauh ini, pihaknya belum menerima adanya pemberitahuan terkait rencana aksi tersebut. Meski begitu, masyarakat diminta tidak turun ke jalan di masa pandemi ini.

Baca juga: 20 Ribu Pelaku UMKM di Lebak Terancam Bangkrut Terdampak Pandemi Corona dan PPKM

Baca juga: Viral Foto Remaja Nongkrong Bareng saat PPKM hingga Ditegur Kemenko Marves: Kami Selalu Memantau

Sementara itu, Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban, demonstrasi selalu menghadirkan banyak orang dan cenderung mengabaikan protokol kesehatan.

"Mengenai berkerumun untuk urusan apapun, apakah berisiko tertular Covid-19? Iya. Berisiko tertular, berisiko menularkan Covid-19," katanya, Jumat(23/7/2021).

Beri, sapaan Prof Zubairi, mengatakan, cukup banyak orang yang terlihat sehat, padahal di dalam tubuhnya terdapat virus.

"Itu bisa menularkan ke orang lain. Jadi, alasan apapun kita berkerumun bisa menularkan Covid-19 dan bisa tertular Covid-19," ujar Beri.

Menurut Beri banyak hal yang menyebabkan seseorang masih menolak PPKM Darurat atau PPKM level 4. Salah satu penyebabnya adalah tidak memahami bahaya Covid-19.

Dia mengatakan, perlu edukasi berulang-ulang agar masyarakat memahami Covid-19, potensi risiko, dan cara mencegahnya.

"Edukasi tidak cukup satu kali, agar paham bahwa memang penyakit Covid-19 ini benar-benar ada, ini bukan bohong, dan bisa menyebabkan kematian," tuturnya.

Masyarakat yang sudah memahami bahaya Covid-19 wajib memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum percaya adanya virus ini. Tenaga medis, media massa, tokoh agama, ketua RT, ketua RW, lurah, kepala desa, camat, dan kepala daerah, harus lebih aktif mengampanyekan bahaya Covid-19 dan pencegahannya.

Baca juga: Evaluasi PPKM Darurat, Wahidin Halim Sebut Mobilitas dan Interaksi Masyarakat Banten Menurun

Baca juga: ATURAN Lengkap PPKM Level 3 dan Level 4 di Wilayah Tangerang Raya

"Wajib memberi tahu masyarakat, wajib berkomunikasi baik dengan tetangga kita agar mereka paham mengenai penyakit Covid-19. Komunikasi yang baik itu, kalau masyarakat yang kita ajak bicara itu sudah paham. Kalau belum, artinya belum terjadi komunikasi yang baik dan kita perlu," ujar Beri.

Diketahui unjuk rasa menolak PPKM Level 4 berlangsung di beberapa daerah. Di Bandung, mahasiswa konvoi di jalan pusat kota. Lalu, mahasiswa berkumpul di depan Balai Kota. Selain tidak menerapkan protokol kesehatan, aksi massa berakhir ricuh.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat bersabar. Dia mengajak masyarakat berpartisipasi menurunkan angka penularan Covid-19.
"Insya Allah akan ada proporsional relaksasi untuk daerah-daerah yang bisa mengendalikan," ujar Emil.

Selama pemberlakuan PPKM, pemerintah terus menyalurkan bantuan untuk meringankan beban masyarakat. Rinciannya: Program Keluarga Harapan menarget 40 juta orang dengan besar bantuan berbeda-beda, program kartu sembako dengan target 18,8 juta keluarga, beras Bulog untuk 28,8 juta keluarga, bantuan sosial tunai untuk 40 juta orang, bansos tunai usulan pemda bagi 5,9 juta keluarga, diskon tarif listrik dan subsidi kuota internet, serta bantuan untuk UMKM.