Breaking News:

Warga Pandeglang Mulai Dapat Bansos, Syaratnya Wajib Tunjukkan Surat Vaksin

Dijelaskan, bagi warga yang tidak dapat divaksin karena masalah kesehatan dapat menunjukkan surat keterangan medis dari puskesmas setempat.

Penulis: Marteen Ronaldo Pakpahan | Editor: Abdul Qodir
Dok. Humas Pemkab Pandeglang
Pemerintah Kabupaten Pandeglang mulai menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga terdampak pandemi Covid-19. 

Laporan wartawan TribunBanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Pemerintah Kabupaten Pandeglang mulai menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga terdampak pandemi Covid-19.

Yang membedakan, warga dapat menerima bansos tersebut dengan kewajiban menunjukkan surat vaksinasi Covid-19 tahap pertama.

Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban saat dihubungi, mengatakan syarat ini sebagai bagian upaya mempercepat target vaksinasi di wilayahnya yang masih rendah. Saat ini, baru 982.497 orang menjalani vaksinasi tahap pertama dan kedua.

"Pemerintah memberikan bantuan sosial, tugas masyarakat ikut mendukung program vaksinasi untuk memutus penyebaran covid 19," ujarnya saat dihubungi, Rabu (28/7/2021).

Baca juga: Aturan Perjalan Darat, Laut, dan Udara saat PPKM Level 1-4, Wajib Menunjukkan Kartu Vaksin

Menurutnya, adanya surat vaksinasi Covid-19 saat pengambilan paket sembako itu sekaligus menunjukkan masyarakat mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran kasus Covid-19.

Semakin banyak warga mengikuti vaksin, semakin besar peluang memutus penyebaran Covid-19 di Pandeglang.

"Ini wujud itikad baik agar pandemi segera berakhir. Hal ini juga sudah disampaikan dari mulai jajaran kecamatan hingga ke tingkat desa," tegasnya.

Baca juga: CPNS Wajib Tes Swab Sebelum Tes SKD, Peserta Positif Covid-19 akan Ditempatkan di Ruang Khusus

Sementara itu, Asisten Daerah I Pemkab Pandeglang, Ramadani mengatakan aturan wajib menunjukkan surat vaksinasi Covid-19 ini diterapkan mulai seminggu lalu saat pengambilan bantuan sosial.

"Kami mengacu ke Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, bahwa Keluarga Penerima Manfaat (PKM) tidak mau divaksin itu ada konsekuensinya, bansosnya bisa dicabut atau ditunda," jelasnya.

Dijelaskan, bagi warga yang tidak dapat divaksin karena masalah kesehatan dapat menunjukkan surat keterangan medis dari puskesmas setempat.

Baca juga: Cakupan Vaksinasi Baru 8 Persen dari Target, Dinkes Pandeglang: Banyak Warga Tak Percaya Covid-19

"Masyarakat jangan takut, nanti di-sreening dulu. Jika tidak memenuhi syarat, misalnya ada komorbid, ibu hamil, ibu menyusui, itu bisa minta surat keterangan tidak bisa divaksin, bisa membawa itu dan hak bansos akan tetap kami berikan," sambungnya.

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved