Breaking News:

Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jadi UU, Ini Cara Menghitung PPh dari Pendapatan per Bulan

Pekerja baru akan ditarik pajak sebesar 5 persen atas penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 60 juta per tahun, bukan lagi Rp 50 juta.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
ilustrasi uang gaji 

TRIBUNBANTEN.COM - Bracket atau batas pendapatan kena pajak (PKP) orang pribadi ditingkatkan sampai Rp 60 juta dari sebelumnya Rp 50 juta.

PKP itu untuk tarif PPh sebesar 5 persen.

Hal itu setelah pemerintah bersama DPR RI resmi menyepakati RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi UU dalam Sidang Paripurna, Kamis (7/10/2021).

Pekerja baru akan ditarik pajak sebesar 5 persen atas penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 60 juta per tahun, bukan lagi Rp 50 juta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini pemihakan kepada yang pendapatan terkecil atau bracket terendah.

Baca juga: Rancangan Pajak Sembako dan Pendidikan Dibatalkan, Tapi Tarif PPN Naik

Kalau dalam UU PPh, PKP (Pendapatan Kena Pajak) tadinya antara Rp 0 - Rp 54 juta, tarif 5 persen.

"Dalam UU HPP dilakukan perubahan batas atasnya yang Rp 50 juta dinaikkan menjadi Rp 60 juta," kata Sri Mulyani, Sabtu (9/10/2021).

Adanya UU membuat bracket (lapisan) pada pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) menjadi 5 lapisan.

Kenaikan bracket pada lapisan pertama turut mengubah yang kedua, yaitu dari Rp 50 - Rp 250 juta menjadi Rp 250 juta.

Tarif PPh untuk bracket kedua adalah 15 persen.

Baca juga: Mobil Baru Lebih Murah, Tanpa Pajak Barang Mewah

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved