Breaking News:

Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jadi UU, Ini Cara Menghitung PPh dari Pendapatan per Bulan

Pekerja baru akan ditarik pajak sebesar 5 persen atas penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 60 juta per tahun, bukan lagi Rp 50 juta.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
ilustrasi uang gaji 

TRIBUNBANTEN.COM - Bracket atau batas pendapatan kena pajak (PKP) orang pribadi ditingkatkan sampai Rp 60 juta dari sebelumnya Rp 50 juta.

PKP itu untuk tarif PPh sebesar 5 persen.

Hal itu setelah pemerintah bersama DPR RI resmi menyepakati RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi UU dalam Sidang Paripurna, Kamis (7/10/2021).

Pekerja baru akan ditarik pajak sebesar 5 persen atas penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 60 juta per tahun, bukan lagi Rp 50 juta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini pemihakan kepada yang pendapatan terkecil atau bracket terendah.

Baca juga: Rancangan Pajak Sembako dan Pendidikan Dibatalkan, Tapi Tarif PPN Naik

Kalau dalam UU PPh, PKP (Pendapatan Kena Pajak) tadinya antara Rp 0 - Rp 54 juta, tarif 5 persen.

"Dalam UU HPP dilakukan perubahan batas atasnya yang Rp 50 juta dinaikkan menjadi Rp 60 juta," kata Sri Mulyani, Sabtu (9/10/2021).

Adanya UU membuat bracket (lapisan) pada pajak penghasilan orang pribadi ( PPh OP) menjadi 5 lapisan.

Kenaikan bracket pada lapisan pertama turut mengubah yang kedua, yaitu dari Rp 50 - Rp 250 juta menjadi Rp 250 juta.

Tarif PPh untuk bracket kedua adalah 15 persen.

Baca juga: Mobil Baru Lebih Murah, Tanpa Pajak Barang Mewah

Adapun bracket ketiga tidak berubah, yakni tetap Rp 250 juta - Rp 500 juta dengan tarif 25 persen.

Penghasilan di atas Rp 500 juta - Rp 5 miliar kena tarif 30 persen, dan penghasilan di atas Rp 5 miliar kena tarif 35 persen.

Menurut Sri Mulyani, ini adalah elemen keadilan yang sangat jelas.

"Yang di bawah diringankan, yang di atas punya kemampuan lebih tinggi diberikan bracket yang sedikit lebih naik sehingga bisa memberikan apa yang disebut efek gotong royong," ucapnya.

Baca juga: Waktunya Membeli Rumah, Pajak Ditanggung Pemerintah, Ini Kriterianya

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved