Breaking News:

Pembeli Produk dan Jasa Melalui Media Elektronik akan Dikenai Pajak, Dipungut Pengelola PMSE

Penunjukan ini merupakan gelombang ke-13 dan menambah jumlah pemungut menjadi 83 badan usaha.

dok pribadi
Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Banten, Dedi Kusnadi. 

TRIBUNBANTEN.COM - Mulai 1 September 2021, dua perusahaan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Pajak (PMSE).

Dua perusahaan itu ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Pemungut PPN PMSE.

Penunjukan ini merupakan gelombang ke-13 dan menambah jumlah pemungut menjadi 83 badan usaha.

Pada gelombang pertama pada 7 Juli 2020, telah ditunjuk Amazon Web Services Inc., Google Asia Pacific Pte. Ltd., Google Ireland Ltd., Google LLC., Netflix International B.V., dan Spotify AB.

Market place besar di Indonesia, seperti Bukalapak dan Tokopedia pun telah ditunjuk menjadi Pemungut PPN PMSE.

Baca juga: Mobil Baru Lebih Murah, Tanpa Pajak Barang Mewah

Ketentuan mengenai PMSE diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

PP ini menjelaskan bahwa PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Sama seperti kegiatan perdagangan konvensional, perdagangan melalui sistem elektronik juga dikenai PPN sebesar 10 persen dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Transaksi pada PMSE dapat dijalankan melalui sarana yang dikelola sendiri atau milik pihak Penyelenggara PMSE (PPMSE), baik berasal dari dalam maupun luar negeri.

Pengenaan pajak untuk PMSE produk digital luar negeri, resmi diberlakukan mulai 1 Juli 2020.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved