Presiden Diminta Tidak Pilih Mantan Napi Jadi Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara, Siapa Maksudnya?

TRIBUNBANTEN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui nama Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur adalah Nusantara.

Dari sembilan fraksi di DPR, delapan fraksi menyetujui RUU Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang.

Usai sejumlah tahapan dilalui, Presiden Jokowi akan menunjuk seseorang yang akan memimpin Nusantara, ibu kota baru Indonesia.

Ada empat calon nama yang disebut berpeluang memimpin satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi itu.

Baca juga: Presiden Jokowi Imbau Masyarakat Hindari Keramaian dan Anjurkan WFH, Imbas Omicron Terus Meningkat

Mereka adalah eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Eks Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Eks Dirut WIKA Tumiyana dan eks Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.

Lalu, siapa yang berpeluang memimpin IKN baru tersebut?

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin mengatakan, penunjukan Kepala Otorita IKN baru akan bergantung pada keputusan Presiden Jokowi.

"Karena dalam UU IKN yang baru disahkan, bahwa Kepala Badan Otorita IKN dipilih langsung oleh Presiden," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews, Rabu (19/1/2022).

 Ujang pun menyarankan Jokowi sebaiknya tak memilih nama berdasarkan nilai politis dan kedekatan.

"Tapi, mesti memilih orang yang paham dan mengerti, serta profesional dalam mengelola IKN," ujarnya.

Ujang juga meminta Presiden tak memilik sosok yang pernah terlibat dalam kasus atau mantan narapidana.

Sebab, hal itu hanya akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan rakyat ke depannya.

Ujang memang tidak menyebut siapa mantan narapidana yang dimaksud.