Cak Imin: Peluang Semua Orang Sama di Era Digital

TRIBUNBANTEN.COM - Era digital telah membuka peluang bagi semua orang untuk bersaing.

Sehingga, peluang untuk memanfaatkan era digital menjadi sangat terbuka.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar.

“Untuk itu, gunakan era digital ini dengan sebaik-baiknya. Siapa saja, di mana saja, dalam seluruh konteks kehidupan," kata dia, seperti dilansir Tribunnews.com dalam Webinar Ditjen IKP Kominfo bertajuk “Pemanfaatan Media Digital Bagi Kaum Muda”, Senin (11/04/2022).

Baca juga: Anggota KPU dan Bawaslu Dilantik 12 April, Pemerintah: Pemilu Tetap Februari 2024

Pada Selasa (12/4/2022) ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Masa Jabatan Tahun 2022-2027, di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 33/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta Keputusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Maret 2022.

Adapun nama anggota KPU masa jabatan 2022-2027 yang dilantik oleh Presiden Jokowi adalah sebagai berikut:

Yaitu, Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Sedangkang anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027 yang dilantik oleh adalah sebagai berikut:

Yaitu, Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda

Hadir mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Menurut dia, tiga hal yang menjadi keutamaan konteks kehidupan.

Yaitu pertama ekonomi, kedua sosial politik, dan ketiga seni dan budaya.

Tiga hal utama itu, kata dia, memberikan warna dan kesempatan kepada semua orang untuk berperan dan mengoptimalkan pemanfaatan media digital.

Dalam kontek ini seluruh bentuk interaksi komunikasi, transaksi, produksi, sosial budaya, mudah diakses dan diperoleh semua pengguna media digital.

Semua punya kesempatan sama untuk hadir memproduksi, mewarnai dan memberikan kreatifitas di era digital.

“Anda yang berada di Madiun, Nganjuk, Mojokerto, Jawa Timur pada umumnya, tidak ada bedanya dengan yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja dan kota-kota lainnya,” ujar Cak Imin.

Sebab, menurut dia, masing-masing mempunyai posisi yang sama. Lalu apa yang membedakan?

Yang membedakan, kata dia, hanya satu yaitu kualitas

Cak Imin menjelaskan, dalam konteks ini semua orang memiliki satu kesempatan sama, yang tidak lagi seperti dulu.

“Dulu yang paling cepat untuk beradaptasi dan produktif adalah orang-orang Jakarta, yang dalam kategori kemajuan teknologi lebih cepat di dapatkan di Jakarta. Hari ini, era digital semuanya menjadi sama, titik pijaknya sama,” sambungnya.

Lebih lanjut kata Cak Imin, era digital saat ini sangat bergantung pada masing-masing orang.

Artinya tidak bergantung kepada wilayah atau tempat atau di mana seseorang tersebut berada.

Baca juga: H-1 Demo Akbar Mahasiswa 11 April, Jokowi: Kita Sepakat Pemilu Dilaksanakan Februari 2024

Menurutnya, semakin banyak seseorang menginteraksikan diri dengan sumber-sumber kemajuan dengan cepat, maka dia akan bisa bersaing.

Dan dia akan memiliki nilai tambah yang cepat untuk menuju Indonesia lebih maju dan produktif di masa-masa yang akan datang.

Belakangan ini, nama Muhaimin Iskandar sedang disorot.

Hal ini setelah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024.

Menurut Muhaimin Iskandar, wacana penundaan pemilihan umum ini berasal dari idenya.

Tidak ada campur tangan dari pihak istana maupun lainnya.

"Ide saya, pure dari saya," ucap Cak Imin kepada wartawan Tribunnews.com, Kamis (25/3/2022).

Dikatakan, Cak Imin dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan punya riset yang berbeda soal angka orang-orang melalui big data yang mendukung Pemilu ditunda.

"Beda, yang dia 110 juta, saya 100 juta," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan, Presiden Jokowi belum berkomentar apa.

"Enggak ada komen apa-apa. Belum belum pernah ngobrol," imbuh Cak Imin.

Di sisi lain, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai wacana penundaan pemilu merupakan pelanggaran konstitusional dan tak lepas dari kepentingan politik.

"Sehingga terang benderang kalau ada upaya melakukan penundaan pemilu untuk memperpanjang masa jabatan itu merupakan pelanggaran konstitusi."

"Saya menyebutnya, sebagai tindakan yang menyamun pasal-pasal konstitusi demi kepentingan politik tertentu," ucapnya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat (25/3/2022).

Hal senada juga disampaikan Pengamat Sosial olitik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun.

Ia melihat adanya kepentingan dalam wacana ini.

Baca juga: Muncul Spanduk 2024 Bersama Jokowi di Tangerang

"Menunda pemilu bisa ditafsirkan sebagai cara akal-akalan penguasa untuk terus berkuasa."

"Nah, dampaknya berbahaya, yang membuat demokrasi kita menjadi alat dari kepentingan kepuasan yang membuat proses politik ini menjadi tidak berkualitas," jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, menjelaskan DPR tetap patuh pada konstitusi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah menegaskan akan patuh terhadap konstitusi.

Survei Litbang Kompas: 62,3 Persen Masyarakat Setuju Pemilu Tetap Digelar pada Tahun 2024

Diberitakan Tribunnews.com, hasil survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan sebagian besar masyarakat setuju pemilihan umum (pemilu) tetap digelar di tahun 2024.

Sebanyak 62,3 persen responden memilih setuju pemilu digelar pada 14 Februari 2024.

Artinya, mereka menolak wacana penundaan pemilu.

Menurut Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, penundaan pemilu ini bukanlah isu partisan.

“Hasil survei, bahwa isu penundaan pemilu ini bukan isu partisan karena hampir semua kategori responden baik simpatisan Jokowi maupun simpatisan Prabowo sama-sama menolak penundaan Pemilu.”

“Mereka lebih berharap pemilu tetap digelar di tahun 2024,” ucapnya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, sebanyak 62,3 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024.

Selanjutnya, 25,1 persen tidak mempermasalahkan pemilu ditunda atau tidak, 10,3 persen setuju pemilu ditunda 2-3 tahun lagi, dan 2,3 persen tidak tahu.

Baca juga: SMRC Prediksi Pilpres 2024, Hanya Diikuti 3 Pasangan, Duet Anies Baswedan-AHY Punya Peluang Menang

Terkait alasan penundaan pemilu, sebanyak 66,7 persen usulan pemilu ditunda karena kepentingan politik, 23,4 persen usulan pemilu ditunda demi pemulihan ekonomi, dan 9,9 persen tidak tahun.

Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bagaimana sikap pemilih Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 terhadap Pemilu 2024.

Hasilnya, mayoritas pemilih Jokowi setuju Pemilu 2024 harus tetap digelar.

Di mana 54,7 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024 dan 28,3 persen tidak mempersoalkan pemilu ditunda 2-3 tahun lagi atau tidak.

Kemudian, 14,5 persen responden pemilih Jokowi menyatakan setuju pemilu 2024 ditunda 2-3 tahun lagi untuk menjaga agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi, serta 2,5 persen menjawab tidak tahu.

Lalu, untuk pemilih Prabowo dalam Pilpres 2019 juga mayoritas setuju pemilu 2024 tetap digelar.

“Sebanyak 75,4 persen dari kelompok responden pemilih Prabowo di 2019 menolak pemilu ditunda," ucap Yohan.

Yohan menambahkan, hasil survei pada pemilih partai juga menunjukkan sebagian besar menolak penundaan pemilu.

“Hal yang sama juga bisa dilihat dari latar belakang pemilih partai, yakni sebagian besar pemilih partai menolak penundaan pemilu.”

“Misalnya, pemilih PKB, hampir 45 persen menolak penundaan pemilu, lalu Golkar yakni 66,7 menolak penundaan pemilu,” jelasnya.

“Partai-partai di luar pemerintahan cenderung tinggi yang menolak penundaan pemilu,” imbuh Yohan.

Artinya, kata Yohan, jelas sekali bahwa isu penundaan pemilu bukan isu partisipan.

Jadi, hampir semua kelompok masyarakat setuju pemilu tetap digelar di 2024.

Diketahui, survei Litbang Kompas dilakukan melalui sambungan telepon pada 7-12 Maret 2022.

Sebenyak 1.002 responden berusia minimal 17 tahun berdomisili di perkotaan di 34 provinsi telah diwawancarai dalam survei.

Survei Litbang Kompas menggunakan metode pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error lebih kurang 3,1 persen.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Cak Imin: Murni Ide Saya