Memohon Pemerintah tak Menaikkan Harga BBM Pertalite, Bakal Cagub Banten: Kasihan Masyarakat
Janganlah menaikkan hal-hal yang berpotensi akan meningkatkan inflasi, kasihan masyarakat
Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Agung Yulianto Wibowo
lihat foto
Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin
TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Ketua DPW PKS Banten Gembong R Sumedi meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pertalite.
Menurut dia, saat ini kondisi sedang sulit.
"Jangan ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM dan sebagainya," ujarnya di KP3B, Kota Serang, Minggu (21/8/2022).
Baca juga: Jika Harga BBM Pertalite Naik, Apa yang Terjadi? Ini Kata Ekonom
Harga minyak goreng, ucap Gembong, saat ini belum beranjak stabil.
Namun, pemerintah justru akan menaikkan harga BBM.
Kenaikan harga BBM itu dinilai akan berimbas pada harga-harga lainnya.
"Itu kan termasuk tranportasi dan lain sebagainya, maka akan berimbas kepada harga lainnya," kata dia.
Pria yang saat ini dicalonkan sebagai bakal calon gubernur Banten dari PKS itu memohon kepada pemerintah pusat agar tidak menaikkan harga BBM.
"Hal yang wajar pemerintah memberikan subsidi untuk masyarakat yang kondisi ekonominya ke bawah," ucapnya.
Baca juga: Jokowi Soal Subsidi BBM Capai Rp 502,4 Triliun: Angkanya Gede Sekali, Apakah APBN Kuat?
Menurut Gembong, keluhan yang ada di masyarakat akan disampaikan perwakilan PKS di DPR RI kepada pemerintah pusat.
"Janganlah menaikkan hal-hal yang berpotensi akan meningkatkan inflasi, kasihan masyarakat," ujarnya.
Picu Lonjakan Inflasi
Ekonom Center of Reforms on Economics Piter Abdullah menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bukan solusi.
"Menaikkan BBM dalam kondisi sekarang, berapa pun besarnya, akan memicu lonjakan inflasi," katanya kepada Kontan.co.id, Jumat (19/8/2022) malam.
Baca juga: Siap-siap, Menteri Luhut Sebut Presiden Jokowi akan Umumkan Kenaikan Harga BBM Subsidi Minggu Depan
Kenaikan inflasi itu bisa menggerus daya beli masyarakat.
Selain itu, juga mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional.
Piter menilai pemerintah masih sanggup untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi karena kondisi APBN tidak dalam keadaan darurat.
Pemerintah bisa membatasi konsumsi BBM subsidi dengan memperbaiki mekanisme distribusi agar tepat sasaran.
Hal itu demi mengurangi beban anggaran subsidi.
"Ini adalah alternatif solusinya," ucap Piter.
Baca juga: Kuota Kian Menipis, Sinyal Pemerintah Naikan Harga BBM Bersubsidi Jenis Pertalite?
Hal yang sama dikatakan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda.
Menurut dia, jika pemerintah menaikkan harga pertalite, inflasi di Indonesia semakin tidak terkendali.
Rp 10.000 Hal yang Wajar
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menyoroti hal yang berbeda.
Menurut dia, kenaikan harga BBM tersebut akan berdampak positif kepada APBN karena beban subsidi energi yang digelontorkan pada tahun ini sebesar Rp 520 triliun.
Baca juga: Dampak Harga BBM Naik 50 % di Bangladesh, Pekerja Terancam di-PHK: Mungkin Harus Mengemis
"Terkait kenaikan harga BBM tentu akan menyehatkan APBN, karena ini bebannya sudah sangat tinggi di APBN," ucap Riefky.
Riefky juga menilai bahwa kenaikan harga pertalite menjadi Rp 10.000 merupakan hal yang wajar dan masih sangat murah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain.
Namun, Riefky mengingatkan, jika wacana tersebut diterapkan dalam waktu dekat, jaring pengaman sosial perlu ditambah pemerintah.
Tujuannya, agar daya beli masyarakat miskin dan rentan tidak terpukul terlalu dalam.
