Penghapusan Tenaga Honorer 2023, Ganjar Pranowo Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang: Tergesa-gesa

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun depan

Editor: Glery Lazuardi
dokumentasi Pemprov Jateng
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun depan 

TRIBUNBANTEN.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun depan atau 2023.

Sebab, kata Ganjar, ada beberapa pertimbangan yang membuat tenaga honorer masih dibutuhkan, khususnya di tingkat provinsi.

Menurut Ganjar, penghapusan tenaga honorer pada 2023 sebagaimana diusulkan oleh Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sangatlah tergesa-gesa.

Baca juga: Ingin Segera Selesaikan Masalah Tenaga Honorer, Ini yang Dilakukan Menpan RB yang Baru

"Aturan penghapusan tenaga honorer dari Kementerian PAN-RB dinilai tergesa-gesa," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (12/9/2022).

"Fakta di lapangan dalam hal ini di tingkat provinsi, tenaga kontrak sangat dibutuhkan karena kurangnya pegawai. Maka, saran saya di-review dahulu."

Menurut dia, penghapusan tenaga honorer harus diikuti dengan pengembangan sumber daya manusianya karena nantinya beban kerja yang sudah ada akan bertambah.

Sementara itu, kata Ganjar, untuk beralih dengan memanfaatkan teknologi juga tidak secepat membalikkan telapak tangan.

Menurutnya, kalau itu memang harus dilaksanakan, maka harus disiapkan terlebih dahulu sumber daya manusianya agar mereka multitalenta, sehingga bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuannya.

"Tentu butuh skill tambahan. Akan tetapi, itu 'kan butuh waktu. Makanya, tidak bisa dalam waktu pendek," ujarnya.

Selain permasalahan tenaga honorer, Ganjar juga menyampaikan beberapa pesan kepada Menteri PAN-RB, Azwar Annas.

"Untuk menyelesaikan honorer ini tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testingnya diubah," ujar Ganjar.

"Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tetapi betul-betul skill. Di provinsi ini sudah melakukannya."

Baca juga: Dihapus Pemerintah 2023, Puluhan Nakes Geruduk DPRD Kabupaten Serang Tanya Status Honorer

Ganjar pun meminta kepada Menteri PAN-RB untuk berpihak pada aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten dengan memberi penghargaan dan kesempatan menduduki jabatan tertinggi.

"Saya sampaikan terkait dengan honorer ini rasanya kita butuh duduk bareng dan saya juga sampaikan pada ASN-ASN yang bagus mesti tetap dikasih reward, promo, kasih kesempatan mereka bisa sampai jabatan tertinggi," ujarnya.

Akan tetapi, lanjut Ganjar, bagi mereka yang korupsi, narkoba, asusila, dan seterusnya dipecat saja.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved