Saat Sedang Rapat Koordinasi di Anyer, Tiba-tiba 70 Pegawai Kemenkumham Banten Dites Urinenya

Apalagi pada 2023 sebagai titik awal tahun politik.

Tejo Harwanto meminta percepatan itu dilakukan seluruh kepala unit pelaksana tugas (UPT).

Yang kedua adalah memenuhi dan menyukseskan target indikator kinerja kantor wilayah yang menjadi tanggung jawab UPT.

"Ketiga, tingkatkan sense of ugency dan persiapkan rencana kontingensi dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan atas peristiwa force majeure," ucapnya.

Force majeur itu di antaranya bencana alam, kebakaran, pelarian, kerusuhan, dan terorisme.

Keempat, analisa dan evaluasi (anev) secara berkala, yaitu mingguan, bulanan, dan triwulan.

Hal itu sebagai bentuk pembinaan, pengawasan, serta pengendalian atas pelaksanaan kinerja dan pengelolaan anggaran dengan berorientasi hasil dan berdampak positif.

Baca juga: Sepatu Rutira Karya Warga Binaan Rutan Tangerang akan Dijual, Kakanwil Kemenkumham Banten Apresiasi

Ke-lima, tingkatkan sinergi dan kolaborasi secara intens dengan dengan aparat penegak hukum, forkopimda, akademisi, dan stakeholder.

Hal itu demi mendukung pelaksanaan kinerja, tugas, dan fungsi.

Selanjutnya, penguatan kompetensi sumber daya manusia sesuai core value ASN Ber-AKHLAK, yaitu aparatur sipil negara (ASN) yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Terakhir, optimalisasi pelayanan publik dengan berperan aktif melayani kebutuhan masyarakat dan adaptif mengembangkan kemudahan layanan.