Asyik! Pemerintah akan Keluarkan Bansos Jelang Ramadan 2023, Cek Syaratnya di Sini

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah kembali akan mengeluarkan bantuan sosial menjelang bulan Ramadan 2023.

Informasi adanya bantuan sosial menjelang Ramadan 2023 telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan, bantuan sosial itu akan diberikan selama tiga bulan.

Hal itu mengingat memasuki periode bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023 akan terjadi peningkatan harga pada pangan dan aneka tarif angkutan.

Baca juga: Penampakan Rumah Kontrakan Pemilik Rubicon Mario Dandy, Ada di Gang Sempit, Tercatat Penerima Bansos

Bansos tersebut merupakan satu di antara langkah-langkah antisipatif pemerintah untuk mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023.

"Pemerintah kemarin telah memutuskan bahwa Pemerintah akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan," ujar Airlangga secara virtual dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2023, Minggu (5/3/2023), dikutip dari ekon.go.id.

Tak hanya bantuan berupa beras, pemerintah saat ini sedang mempersiapkan regulasi pemberian bansos berupa telur dan ayam.

Baca juga: Penyidik Polres Lebak Masih Mencari Tersangka Lain dalam Korupsi Bansos BTT

"Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam ini sedang diatur regulasinya" lanjutnya.

Airlangga mengatakan, bansos tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"Akan diberikan untuk 3 bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai. Nah, ini diharapkan dalam 3 bulan ini bisa berjalan,"

Selain menggelontorkan bansos, pemerintah juga memantau harga bahan pokok.

Baca juga: Kasus Korupsi Bansos di Dinas Sosial Lebak, Mantan Pejabat Ditetapkan Tersangka

"Pertama, melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging dan telur ayam ras, dan daging sapi," tambah Airlangga.

Inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi yang kuat untuk perekonomian pada tahun 2023 dan 2024.

"Dan terakhir tentu dukungan dari para bankir dalam bentuk moral suasion."

"Dalam arti kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia untuk diterapkan di lapangan, agar pengelolaan ekspektasi masyarakat ini bisa terjaga."

"Terkait dengan ketersediaan pasokan maupun juga terkait dengan pembelanjaan bisa dilakukan secara bijaksana,"

"Sehingga tidak terjadi overbuying akibat misinformasi," tegas Airlangga.