Kubu Moeldoko Berulah, Demokrat Banten Geruduk PTUN Serang Minta Pelindungan Hukum dan Keadilan

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Sejumlah pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Banten mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, pada Selasa (4/4/2023).

Kedatangan para pengurus DPD Demokrat Banten meminta perlindungan hukum dan keadilan kepada PTUN Serang.

Hal itu lantaran, kubu Moeldoko yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Baca juga: Datangi PN Rangkasbitung, DPC Demokrat Lebak Geram Kubu Moeldoko Ajukan PK untuk Rebut Kepengurusan

"Jadi PK itu terkait keinginan pak Moeldoko untuk merebut, merampas secara tidak berhak kepengurusan yang sah dari partai demokrat di bawah kepemimpinan bapak AHY," kata Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat Provinsi Banten, Muhamad Yusuf saat di PTUN Serang, Selasa (4/4/2023).

Menurut dia, kubu Moeldoko ingin merampas secara ilegal dan curang, kepengurusan partai yang sah di bawah kepempimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Upaya itu dilakukan kubu Moeldoko dengan cara mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta pada tahun 2021 dengan nomor perkara 150 tahun 2021 PTUN Jakarta Pusat.

Padahal gugatan mereka waktu itu, kata dia, telah ditolak oleh PTUN Jakarta.

Kemudian diputuskan bahwa AHY lah sebagai pengurus yang sah dalam kepengurusan partai demokrat.

"Mereka merasa tidak puas dan mengajukan banding. Putusan banding menguatkan putusan tingkat pertama menyatakan bahwa kepengurusan partai demokrat yang sah adalah dari AHY," katanya.

Atas keputusan itu, lanjut Yusuf, pihak kubu Moeldoko masih merasa tidak puas.

Sehingga kubu Moeldoko mengajukan kasasi dan bahkan kasasinya pun ditolak.

"Oleh karena kasasinya ditolak maka secara mutlak, secara hukum secara konstitusi kepengurusan AHY lah yang sah menurut hukum dan itu tidak dapat digagu gugat," tukasnya.

Baca juga: Tolak PK Kubu Moeldoko, Anggota dan Pengurus DPC Demokrat Lebak Datangi PN Rangkasbitung

Menurut Yusuf, putusan kasasi merupakan putusan hukum tetap.

Sehingga upaya PK yang dilakukan kubu Moeldoko, kata dia, melakukan upaya di luar prosedur.

"Boleh mereka mengajukan PK, syaratnya pertama ada kekhilafan hakim yang kedua ada bukti baru," katanya.

Sementara dalam faktanya, kata dia, dari permohonan PK pihak Moeldoko tidak ada kekhilafan hakim yang dapat didalilkan.

Kedua terkait bukti baru yang diajukan oleh pihak Moeldoko yang menyebut ada empat novum.

"Klaim empat novum mereka, ternyata empat bukti itu sudah dilakukan pemeriksaan di PTUN Jakarta tingkat pertama, otomatis itu bukan barang baru," terangnya.

"Itu bukan novum yang ditentukan menurut undang-undang, artinya perkara ini kami yakinkan bahwa PK yang mereka ajukan tidak beralasan," sambungnya.

Sementara itu, Sekertaris DPD Demokrat Banten, Eko Susilo menyampaikan bahwa agenda yang dilakukan pihaknya merupakan agenda serentak dilakukan oleh para kader demokrat se-Indonesia.

"Hari ini merupakan agenda se-Indonesia, untuk memastikan bahwa langkah-langkah pembegal partai ini adalah sia-sia, karena yang sah secara hukum adalah mas AHY ketumnya bukan Moeldoko," terangnya.

"AHY sebagai bukti bahwa kami semua kompak se-Indonesia melawan pembegal partai," tambahnya.

Eko menyampaikan, pihaknya telah bersurat ke PTUN Serang untuk disampaikan ke Mahkamah Agung.

Bahwasanya empat novum yang terdapat pada PK yang dilakukan oleh kubu Moeldoko itu tidak benar.

Menurut dia pihak Moeldoko sudah kalah dari serangkaian sidang yang digelar di PTUN Jakarta bahkan hingga ketingkat kasasi di Mahkamah Agung.