Kasus Korupsi Proyek BTS Bakti Kominfo, Johnny Plate Minta Uang Rp 1,9 M untuk Sumbangan Gereja

Selain itu, Kejaksaan Agung mengkonfirmasi penyitaan beberapa barang dari mobil pribadi Menkominfo Johnny G Plate.

Penyitaan dilakukan dari penggeledahan mobil Toyota Fortuner yang terparkir di depan Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung saat Johnny G Plate masih diperiksa sebagai saksi.

"Penggeledahan mobil itu dilaksanakan dalam rangka pengamanan barang," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Kuntadi pada Rabu (17/5/2023).

Satu di antara barang yang disita ialah amplop kertas berwarna putih.

Terkait temuan amplop tersebut, tim penyidik akan mempelajari isi dan keterkaitannya dengan perkara korupsi BTS ini.

"Nanti kita pelajari apa isinya. Kan semua yang masuk kejaksaan kita lakukan clearing, pembersihan biar tak terjadi apa-apa," ujar Kuntadi.

Selain amplop, tim penyidik juga menyita barang-barang lain sampai hanya menyisakan sebuah payung hitam di mobil pribadi Johnny G Plate.

Barang yang disita yaitu KTP, STNK, dompet, ponsel, goodie bag, dan kertas dokumen.

Menurut Kuntadi, penyitaan barang-barang dari mobil Johnny G Plate itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi dan penambahan barang bukti.

"Dalam rangka pencarian barang bukti yang lain seperti handphone," ujarnya.

Murni Penegakan Hukum

Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden merespon penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Plate oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi pembangunan tower base transceiver station (BTS).

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhwardani mengatakan, penetapan tersangka Sekjen NasDem tersebut murni penegakkan hukum dan tidak ada sangkut pautnya dengan politik.

“Yang terjadi tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Ini murni proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Tidak perlu banyak berspekulasi,” kata dia, Rabu, (17/5/2023).

Menurut wanita yang karib disapa Dani ini, pemerintah sangat menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan memercayakan profesionalitas aparat penegak hukum dalam bekerja. Kita serahkan pada proses hukum,” katanya.

Pemerintah, kata Dani, tidak berharap adanya kasus tersebut. Presiden Jokowi menurutnya telah berulangkali mengingatkan menterinya untuk berhati-hati dalam bekerja dan tidak terseret kasus korupsi.

“Tentu yang terjadi bukan hal yang kita harapkan bersama. Pada banyak kesempatan presiden telah mengingatkan untuk kerja yang benar dan hati-hati,” pungkasnya.

Hermawi Taslim Gantikan Posisi Johnny Plate di NasDem

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menunjuk Hermawi Taslim untuk menjabat sebagai Plt Sekjen NasDem.

Penunjukan Hermawi Taslim terjadi setelah Sekjen NasDem sebelumnya, Johny G Plate dicopot dari jabatannya.

Hal ini karena Johny G Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G.

Baca juga: Penetapan Tersangka Johnny G Plate Syarat akan Politik, Trimedya Panjaitan: Itu Proses Hukum

"Kami telah menetapkan, memutuskan saudara Haji Muhammad Taslim, Hermawi Taslim, sebagai Plt Tugas Kesekjenan Sekjen," ujar Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Adapun sebelumnya Hermawi Taslim menjabat sebagai Wasekjend Kebijakan Publik dan Isu Strategis Partai NasDem.

Pergantian Menteri Hak Prerogatif Presiden

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menekankan bahwa partainya tidak keberatan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) ataupun melakukan reshuffle terkait posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Jabatan ini memang baru saja ditinggalkan Johnny G Plate yang merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai tersebut.

Menurut Surya Paloh, menetapkan Plt maupun melakukan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

Perlu diketahui, Johnny ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (17/5/2023) siang, dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4 dan 5 BAKTI Kemkominfo Tahun Anggaran 2020 hingga 2022.

"Tadi bagaimana dengn Plt Bung Johnny Gerard Plate, direshuffle nya, kita terima. Kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif Presiden dan kita tidak pernah bergoyah," kata Surya Paloh dalam konferensi pers di NasDem Tower yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (17/5/2023).

Surya Paloh juga menegaskan bahwa 'terlalu mahal' bagi seorang Johnny G Plate untuk 'diborgol'.

Hal ini terkait status tersangka yang baru saja disandang Johnny dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4 dan 5 BAKTI Kemkominfo Tahun Anggaran 2020 hingga 2022.

Surya Paloh pun menjelaskan alasan dibalik pernyataan 'terlalu mahal' yang dilontarkannya itu.

Menurutnya, sebagai seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai, maka pemborgolan yang dialami Johnny sangat ironis, cenderung terlalu mahal untuk jabatannya saat ini.

"Terlalu mahal dia (Johnny) untuk diborgol, dalam kapasitas dirinya sebagai Menteri, sebagai Sekjen Partai, terlalu mahal, terlalu mahal," kata Surya Paloh, dalam konferensi pers di NasDem Tower yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (17/5/2023).

Kendati kadernya kini terjerat kasus korupsi, partainya selalu menganut azas praduga tak bersalah, termasuk terkait kasus yang diduga melibatkan Johnny.

Surya Paloh pun menekankan bahwa tidak ada satu pun manusia di dunia ini yang luput dari kesalahan bahkan dosa.

"Kita tetap menganut azas praduga tak bersalah, tidak ada dari kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilafan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti keadilan kita sebagai manusia," pungkas Surya Paloh.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Johnny Plate Minta Uang BAKTI Buat Sumbang Korban Banjir sampai Gereja di NTT"