Daftar Mantan Koruptor yang Maju di Pileg 2024, Lengkap dengan Kasusnya: Korupsi Bulog hingga PLTU

TRIBUNBANTEN.COM - Terdapat belasan mantan koruptor yang maju pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024 berdasarkan data yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW).

Nama-nama mantan koruptor ini berada di Daftar Calon Sementara (DCS) yang dipublikasikan KPU pada 19 Agustus 2023 lalu.

Sebanyak 15 mantan koruptor terdaftar sebagai bakal calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 mendatang.

Lantas siapa saja mereka dan apa kasus korupsinya?

Baca juga: Jangan Asal Pilih! Ini Deretan Mantan Terpidana yang Jadi Caleg Pemilu 2024: Terbanyak dari Golkar

Baca juga: Profil Airin Rachmi Diany, Politisi Wanita Terkuat dalam Bursa Cagub Banten 2024: Siap Maju Pilkada

Selengkapnya, berikut nama-nama mantan koruptor di Pileg 2024

Siapa saja mereka?

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya ada 15 mantan napi korupsi.

Mereka mencalonkan diri sebagai bacaleg

Informasi itu disampaikan peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.

"Baik sebagai anggota DPR RI maupun DPD RI," ujarnya.

Per Sabtu (27/8/2023) pukul 12.00 WIB, ada total 15 orang terpidana korupsi yang menjadi bacaleg di Pileg 2024.

ICW meminta kepada KPU agar mengumumkan kepada masyarakat soal status hukum.

Untuk nama-nama ini baru klaster DPR RI sehingga tak menutup kemungkinan ada nama-nama lainnya.

"Bukan tidak mungkin ada banyak nama mantan terpidana korupsi sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, baik level kota, kabupaten, maupun provinsi," kata Kurnia.

Nama-nama 15 mantan narapidana kasus korupsi yang terdaftar dalam daftar calon sementara (DCS) bacaleg DPR dan DPD RI.

1. Abdillah

Tingkatan pencalonan DPR RI

Partai NasDem, Dapil Sumatera Utara I, nomor urut 5

Kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana APBD

2. Abdullah Puteh

Tingkatan pencalonan DPR RI

Partai NasDem, Dapil Aceh II, nomor urut 1

Kasus korupsi pembelian 2 unit helikopter saat menjadi Gubernur Aceh

3. Susno Duadji

Tingkatan pencalonan DPR, PKB, nomor urut 2

Kasus korupsi pengamanan Pilkada Jabar 2009 dan korupsi penanganan PT Salmah Arowana Lestari

4. Nurdin Halid,

Tingkatan pencalonan DPR

Partai Golkar, Dapil Sulsel II, nomor urut 2,

Kasus korupsi distribusi minyak goreng Bulog

5. Rahudman Harahap

Tingkatan pencalonan DPR

Partai NasDem, Dapil Sumut I, nomor urut 4

Kasus korupsi dana tunjangan aparat desa Tapanuli Selatan saat menjadi Sekda Tapanuli Selatan

6. Al Amin Nasution,

Tingkatan pencalonan DPR

PDIP, Dapil Jawa Tengah VII, nomor urut 1,

Kasus korupsi menerima suap dari Sekda Kab Bintan Kepri Azirwan untuk memuluskan proses alih fungsi hutan lindung di Kab Bintan

7. Rokhmin Dahuri

Tingkat pencalonan DPR

PDIP, Dapil Jabar VIII, nomor urut 1

Kasus korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan

8. Patrice Rio Capella

Tingkat pencalonan DPD

Dapil Bengkulu, nomor urut 10,

Kasus korupsi menerima gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah BUMD di Sumut oleh Kejaksaan.

9. Dody Rondonuwu

Tingkatan pencalonan DPD,

Dapil Kalimantan Timur, nomor urut 7,

Kasus korupsi dana asuransi 25 orang anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 (saat itu Dody masih menjadi anggota DPRD Kota Bontang)

10. Emir Moeis

Tingkatan pencalonan DPD,

Dapil Kaltim, nomor urut 8,

Kasus korupsi suap proyek pembangunan PLTU di Tarahan, Lampung, 2004

11. Irman Gusman

Tingkatan pencalonan DPD

Dapil Sumbar, nomor urut 7

Kasus korupsi suap dalam impor gula oleh Perum Bulog

12. Cinde Laras Yulianto

Tingkatan pencalonan DPD, Yogyakarta, nomor urut 3,

Kasus korupsi dana purna tugas Rp3 miliar

13. Budi Antoni Aljufri,

Tingkatan pencalonan DPR RI

daerah pemilihan Sumatera Selatan II, Partai NasDem, nomor urut 9.

Kasus korupsi dalam perkara suap Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Bupati Empat Lawang.

14. Eep Hidayat,

Tingkatan pencalonan DPR RI

Daerah pemilihan Jawa Barat IX, Partai NasDem, nomor urut 1.

Kasus korupsi dalam perkara biaya pungut pajak bumi dan bangunan Kabupaten Subang, mantan Bupati Subang.

15. Ismeth Abdullah

Tingkatan pencalonan DPD RI

daerah pemilihan Kepulauan Riau, nomor urut 8.

Kasus korupsi dalam perkara pengadaan mobil kebakaran, mantan Gubernur Kepulauan Riau.