Upah Minimum Provinsi 2024 Diusulkan Naik 15 Persen, Berikut Cara Penghitungan dan Besarannya

TRIBUNBANTEN.COM - Partai Buruh mendesak pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 naik sebesar 15 persen.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan tuntutan kenaikan upah buruh itu mendesak, di tengah kenaikan upah PNS dan Pensiunan, serta berlakunya Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Partai Buruh bersama seluruh Serikat Buruh di Indonesia, akan terus berjuang untuk mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja," kata dia pada Jumat (6/10/2023).

Baca juga: Sebelum Terkenal, 5 Artis Ini Pernah Jadi ART, Ada yang Jadi Asisten Maia Estianty Upah Rp500 Ribu

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengatakan upah minimum provinsi (UMP) 2024 akan ditetapkan dan diumumkan paling lambat 21 November 2023.

Tanggal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang Pengupahan

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat ditetapkan dan diumumkan pada 30 November. 

Jika merujuk pada Upah Minimum 2023, maka penetapan dan pengumuman Upah Minimum dilakukan pada November 2022.

Sebelum penetapan dan pengumuman Upah Minimum dilakukan penghitungan terlebih dahulu.

Formula penghitungan upah minimum 2023 mencakup beberapa hal, antara lain:

Variabel inflasi Pertumbuhan ekonomi, dan Variabel alfa.

Variabel alfa merupakan kontribusi tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi yang bentuknya berupa suatu nilai tertentu dari rentang nilai yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu antara 0,10-0,30.

Di antara rentang itulah, Depeda melakukan perhitungan atau penentuan dengan mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja sesuai daerahnya.

Hal ini yang menjadi letak ruang diskusi atau dialog bagi anggota Depeda.

Serta, menjadi kesempatan bagi Depeda untuk melaksanakan peran strategisnya dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada gubernur selaku pejabat pemerintah yang berwenang menetapkan UM 2023.

Daftar UMP 2022