ASN Pemprov Banten Dapat Sanksi Gegara Endorse Peserta Pemilu 2024

Berdasarkan IKP Pemilu 2024, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Cilegon dan Pandeglang menempati urutan teratas tidak netral.

Kabupaten Cilegon dan Pandeglang menempati posisi pertama dan kedua dalam tingkat netralitas ASN dengan angka 12,97.

Sementara itu, diurutan ketiga Kota Tangerang Selatan 11,53, Kabupaten Lebak 4,32, Kota Serang 2,88, Kabupaten Serang 2,88, Kota Tangerang 1,91 dan Kabupaten Tangerang, 1,91.

Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Msayarakat pada Bawaslu Banten, Ajat Munajat mengatakan ada beberapa masalah mendasar yang membuat ASN tidak netral pada Pemilu.

Pertama kata Ajat, karena tekanan dari pimpinan. Kemudian adanya penawaran dari pejabat struktural untuk mendapat promosi jabatan.

"Bawahan tidak mampu melalukan penolakan dengan ancaman yang ada," kata Ajat dalam media meeting di aula rapat Bawaslu Banten, Jumat (27/10/2023).

Menurut Ajat, hal yang memicu maslah tersebut karena regulasi yang ada kurang memberikan efek gentar pada pelaku atau ASN tidak netral.

Ajat juga menyebut, motif pejabat atau pimpinan melakukan penekanan karena pertama untuk mempertahankan jabatan.

Kemudian memiliki hubungan primordial dan tidak memahami aturan, serta regulasi sangsi yang ada kurang memberikan efek jera.

Baca juga: Ini Daftar ASN di Kota/Kabupaten di Banten Paling Berpotensi Tak Netral Pemilu 2024

"Informasi ini menunjukkan bahwa pejabat struktural yang punya kuasa tidak tersentuh. Korban (nertalitas ASN) lebih banyak staf," jelasnya.

Ajat menjelaskan, data nertalitas ASN ini berkaca pada IKP pada Pemilu tahun 2019 dan Pilkada di Provinsi Banten.

Selain itu, Provinsi Banten juga terutama Kota Serang dan Pandeglang menjadi daerah rawan politik uang sebelum dan sesudah masa kampanye.

"Akibat hal ini Banten menduduki posisi ke 4 secara nasional daerah rawan politik uang," ungkapnya.

List of ASN in the City/Regency in Banten